Ahok Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Pernyataan Bersama Sejumlah Ormas Islam

Kompas.com - 16/11/2016, 16:38 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis Islam menyampaikan pernyataan bersama terkait penetapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Pernyataan tersebut dibacakan seusai pertemuan tertutup di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PB Al Washliyah, Yusnar Yusuf Rangkuti, mengapresiasi keputusan Polri karena telah melakukan gelar perkara dengan profesional.

"Kami menyambut baik keputusan Polri terkait penetapan status tersangka terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," ujar Yusnar.

(Baca: Ahok Tersangka, Ini Tanggapan Pelapor)

"Kami memberi apresiasi kepada Polri karena telah melakukan gelar perkara dengan profesional, integritas, dan moralitas penegakan hukum," katanya.

Yusnar mengatakan, keputusan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat.

Sebagai langkah awal, kata Yusnar, semua ormas Islam akan tetap mengawal proses hukum kasus tersebut.

"Seluruh elemen umat Islam akan tetap mengawal proses hukum agar tidak menyimpang karena kasus penistaan agama berpotensi mengancam perpecahan bangsa," kata dia.

(Baca: Polisi Gerak Cepat Periksa Saksi Terkait Kasus Ahok)

Turut hadir dalam pembacaan pernyataan bersama ini di antaranya tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Thohari, dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.