Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Dianggap Malas, Fraksi PKS Minta Penilaian Obyektif

Kompas.com - 15/11/2016, 09:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengatakan, fenomena anggota DPR dinilai malas bukanlah hal baru.

Sukamta mengaku bahwa memang ada sejumlah anggota yang malas namun jumlahnya hanya sedikit.

Terkait dengan kehadiran anggota dewan yang trennya terus menurun di setiap masa sidang, Sukamta mengatakan ada dua klasifikasi.

Pertama, yang memang malas. Kedua, yang sibuk dengan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga jadwal mereka sering bertumbukan. Kelompok kedua yang dianggap Sukamta paling banyak di DPR.

"Masalah ini perlu dipecahkan oleh pimpinan. Kemarin sudah dicoba dengan mengurangi hari reses, tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri bagi pansus, dan lainnya. Tetap masih saja tumbuk-tumbukan," ujar Sukamta saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, perlu ada kajian, apa yang menjadi penyebab para anggota dewan tak hadir. (Baca: Anggota DPR Makin Malas)

Selain bisa saja agendanya bertabrakan dengan agenda lain, ada waktu-waktu dimana anggota dewan tak perlu mengisi tanda tangan di rapat paripurna.

"Apa karena malas atau karena ada tugas lain di luar kantor. Seperti ada rapat pansus atau panja yang sedang membahas undang-undang di Wisma Kopo atau tempat lain yang mengakibatkan anggota pansus tersebut tidak bisa hadir di paripurna," tutur Jazuli.

"Karena kalau sedang konsinyering rapat pansus enggak boleh juga dia hadir dan tanda tangan di paripurna, " kata dia.

(Baca juga: Ketua DPR Gelisah Kehadiran Anggota pada Sidang Paripurna di Bawah 50 Persen)

Oleh karena itu, terkait temuan bahwa kehadiran anggota dewan semakin sedikit, Jazuli mengatakan hal ini perlu dikaji secara objektif dan komprehensif.

"Ya semua kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan lembaga DPR maupun anggota secarapersonal kita harus terima dan DPR Harus melakukan perbaikan secara komprehensif," kata Anggota Komisi i DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com