Fadli Zon Tagih Janji Presiden Jokowi Ungkap Aktor Politik di Balik Demo 4 November

Kompas.com - 12/11/2016, 22:10 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016)
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam.

Hingga hari ini, delapan hari pascaaksi unjuk rasa, Presiden Jokowi belum menyebut aktor politik itu.

"Mana aktor intelektualnya? Masa sudah 8 hari tidak jelas. Tolong disebut siapa aktor intelektualnya," kata Fadli di sela-sela acara Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Fadli menganjurkan agar Presiden Jokowi segera mengungkap aktor politik tersebut. Jika tidak, ia khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada rasa saling curiga.

"Menurut saya, diralat saja. Bahwa tidak ada (aktor politik), atau salah ngomong lah," ucap Fadli. Menurut Fadli, Presiden Jokowi harus fokus pada inti masalah yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok diduga melakukan penistaan agama saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. "Kalau ini selesai, semua masalah selesai. Kalau tidak selesai maka akan timbul masalah baru," ujar Fadli.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan mengungkapkan aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada bintara dan perwira Polri di Aula PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016) pagi.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengatakan, informasi soal adanya aktor politik yang menunggangi demo 4 November cukup kuat.

Pihaknya akan berhati-hati dalam mengusutnya. "Sebab itu memerlukan pembuktian. Kalau nanti ada bukti dan ada pelanggaran hukum, akan kami tegakkan. Prinsipnya itu," ujar Tito.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X