Kementerian Pertanian Dorong Penguatan Lahan Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan.

Untuk itu, pemerintah membutuhkan sekitar 35 persen lahan pertanian.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi penyusutan lahan pertanian yang beralih fungsi. Setiap tahun, diperkirakan sekitar 50.000 hektare-60.000 hektare lahan pertanian menghilang.

"Kalau lahannya berkurang maka kita masuk perangkap pangan. Kita selain mencetak sawah, ekstensifikasi tapi kita juga harus mengamankan lahan-lahan yang produktif," kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Gatot menuturkan, pihaknya akan mengatur moratorium alih fungsi lahan pertanian sambil mendorong bertambahnya wilayah dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (L2PB).

Gatot menilai moratorium penting untuk dilakukan. Jika tidak, kata dia, kecepatan alih fungsi lahan akan semakin besar.

"Wilayah-wilayah yang ada infrastruktur jalannya, maka itu akan ada alih fungsi yang sangat cepat," kata Gatot.

"Kita lihat jalan tol Bandung, katanya sawah sudah habis dan tiap hujan besar pasti banjir. Saya kira kita tidak semata-mata berpikir apakah ini menguntungkan disawahkan atau tidak disawahkan," ucapnya.

Inspektur Wilayah V Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sudarsono mengatakan akan memberikan insentif kepada petani.

Bila terjadi L2PB bagi lahan yang belum bersertifikat, pihaknya akan memberikan pelayanan sertifikasi secara gratis pada tahun yang akan datang.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, terdapat 180 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (L2PB).

Seharusnya, lanjut dia, 350-400 kabupaten/kota memiliki perda tersebut.

"Kalau di-perda-kan jadi baku. Alih fungsi harus harus ada penggantinya," ucap Pahala.

(Baca: KPK Temukan Masalah dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian)

Pahala berkeinginan agar Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah untuk segera menyelesaikan Perda Tata Ruang. Sehingga, lanjut dia, akan terjadi kejelasan alih fungsi lahan untuk mendapatkan lahan sawah yang berkelanjutan.

Pahala menyebutkan, diperlukan kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam mengawal terciptanya L2PB. Untuk itu, ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri memimpin inisiatif tersebut.

"Kami minta Kemenko Ekuin (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri) untuk memimpin inisiatif ini. Karena ini lintas kementerian lembaga, ada Kementerian Pertanian, ada BPN, ada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), juga ada Kementerian Keuangan," ucap Pahala.