Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi

Kompas.com - 10/11/2016, 16:31 WIB
Presiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016). IhsanuddinPresiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Para ulama memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo seputar kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Saran dan masukan itu disampaikan langsung kepada Presiden saat para ulama diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016) sore.

Salah satu saran yang diberikan adalah agar proses hukum terhadap Ahok harus berjalan secara cepat dan obyektif.

"Ini supaya demo tidak terulang lagi nanti tanggal 25 November. Yang di medsos sudah sangat ramai itu. Proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama harus adil dan dipercepat," kata Ahmad Ruhiyat, pimpinan Pondok Pesantren At Tarbiyah, Karawang, seusai pertemuan.

Ruhiyat mengatakan, para ulama menyadari proses hukum saat ini sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Namun, Presiden juga mempunyai peranan penting agar penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Salah satunya agar Presiden tetap bersikap netral dalam kasus dugaaan penistaan agama ini. Kami meminta Presiden beri instruksi yang ekstra ke kepolisian agar bisa bekerja secara profesional, tidak pandang bulu," ujar dia.

Hal serupa disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Serang, Sidrajat Ardani. Menurut Sidrajat, para ulama menuntut janji yang disampaikan Kapolri agar kasus Ahok selesai dalam dua pekan setelah demonstrasi yang berlangsung pada Jumat (4/11/2016) pekan lalu.

"Kami sampaikan secara tegas, apabila tanggal 25 atau dalam dua minggu tidak diproses secara tegas, ini yang dikhawatirkan gejolak masyarakat akan kembali. Kami meminta agar gerak cepat supaya sebelum tanggal 25 harus selesai," ucap Sidrajat.

Ada sekitar 40 ulama yang diundang ke Istana. Mereka adalah pimpinan pondok pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat. Jokowi bersama ulama berdialog sambil duduk lesehan di salah satu ruangan di Istana Negara.

Mendampingi Jokowi di antaranya ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Pertemuan digelar secara tertutup selama sekitar dua jam. (Baca: Jokowi Lesehan Bareng Para Ulama Banten dan Jabar di Istana)

Jokowi belakangan ini memang sibuk melakukan konsolidasi pasca-demo besar-besaran di sekitar Istana, Jumat (4/11/2016) pekan lalu.

Saat itu, massa berkumpul untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah bertandang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi juga menghadiri Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara juga mengundang 17 pimpinan organisasi massa Islam ke Istana.

Dalam setiap pertemuan, Jokowi berterima kasih kepada para tokoh agama yang telah berkontribusi menyejukkan suasana.

(Baca: Jokowi Ucapkan Terima Kasih kepada Ormas Islam karena Telah Sejukkan Suasana)

Presiden juga menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap kinerja kepolisian dalam mengusut kasus Ahok.

Kompas TV Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Nasional
Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Nasional
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.