Kompas.com - 10/11/2016, 15:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan, apapun kebijakan Donald Trump ketika menjabat Presiden Amerika Serikat (AS) nantinya, tak akan mengurangi dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Diketahui, Trump memang tak mendukung pendirian negara Palestina. Israel sendiri mengklaim cita-cita pendirian negara Palestina berakhir dengan terpilihnya Trump.

(baca: Israel: Kemenangan Donald Trump Akhiri Cita-cita Pendirian Negara Palestina)

"Terkait Palestina apapun posisi AS tidak akan kurangi posisi Indonesia dalam support kemerdekaan Palestina. Bilateral, regional, maupun multilateral," kata Tata, sapaan akrabnya, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (10112016).

Tata menyatakan, semua pihak harus membedakan antara retorika kampanye yang disampaikan oleh Trump dengan kebijalan politik luar negeri yang nantinya akan direalisasikan.

(baca: Ini Pesan Kemenlu RI untuk WNI di AS Sikapi Kemenangan Donald Trump)

Ia mengatakan, sebagai negara paling berpengaruh di dunia, tentu AS akan mempertimbangkan setiap kebijakan politik luar negeri yang akan diambil.

"Kita harus lihat ke depan kebijakan strategi AS. AS sebagai salah satu negara yang punya influence besar di ekonomi politik global. Pastinya akan jadi pertimbangan mereka sendiri dalam mengambil kebijakan," lanjut Tata.

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabu (9/11/2016), menyerukan agar presiden terpilih AS Donald Trump bekerja lebih keras untuk mewujudkan sebuah negara Palestina merdeka.

"Kami siap untuk melakukan kesepakatan dengan presiden terpilih dengan basis tetap solusi dua negara dan membentuk negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967," kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.