Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

325 Orang Daftar Jadi Komisioner KPU, 239 Anggota Bawaslu

Kompas.com - 09/11/2016, 16:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran bakal calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 resmi ditutup, Kamis (3/11/2016) pukul 16.00 WIB.

Timsel menerima 564 pendaftar yang terdiri dari 325 pendaftar untuk bakal calon komisioner KPU dan 239 pendaftar untuk bak calon anggota Bawaslu.

Anggota Timsel Betti Alisjahbana mengatakan lonjakan pendaftar terjadi menjelang akhir masa pendaftaran.

"Seperti telah diduga rupanya lonjakan pendaftar terjadi menjelang penutupan pendaftaran Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI 2017-2022. Pendaftaran ditutup sesuai jadwal dan tidak ada perpanjangan," kata Betti melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2016).

Betti menjelaskan, pada pendaftar bakal calon KPU, pendaftar laki-laki sebanyak 71 persen dan 21 persen diisi oleh pendaftaran perempuan.

(Baca: PPATK Siap Bantu Timsel Telusuri Rekam Jejak Calon Anggota KPU dan Bawaslu)

Sedangkan bila dilihat dari profesi, para pendaftar di dominasi oleh penyelenggara pemilu sebesar 41 persen.

Kemudian, akademisi sebanyak 20 persen, swasta sebanyak 18 persen, pegawai negeri sipil 11 persen, dan advokat 4 persen.

Sisanya, sebanyak 6 persen berasal dari berbagai macam profesi.

Sedangkan sebaran dari asal daerah, para pendaftar di dominasi berasal dari Pulau Jawa sebanyak 46 persen.

Kemudian, diikuti pendaftar asal Pulau Sumatera sebanyak 26 persen, Pulau Sulawesi 13 persen dan Pulau Kalimantan 6 persen.

Pendaftar bakal calon komisioner KPU paling sedikit berasal dari tiga pulau, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Kepulauan Maluku.

Hanya 3 persen pendaftar dari masing-masing provinsi itu.

Bawaslu

 

Sementara, pendaftar bakal calon anggota Bawaslu, lanjut Betti, terdiri dari 74 persen laki-laki dan 26 persen perempuan.

Para pendaftar calon anggota Bawaslu, bila dilihat dari profesi juga didominasi oleh penyelenggara pemilu sebesar 32 persen.

"Kemudian, berturut-turut diikuti oleh swasta sebanyak 22 persen, pegawai negeri sipil 16 persen, akademisi 12 persen, dan advokat 7 persen," katanya.

Sisanya, 10 persen lainnya diisi oleh beragam profesi. Sebaran para pendaftar bakal calon anggota Bawaslu juga didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 48 persen.

Disusul oleh Pulau Sumatera 24 persen, Pulau Sulawesi 13 persen, dan Pulau Kalimantan 6 persen.

(Baca: Telusuri Rekam Jejak, Timsel KPU-Bawaslu Gandeng PPATK, BNN, dan BIN)

Sebaran daerah paling sedikit pendaftar calon anggota Bawaslu serupa dengan pendaftar bakal calon komisioner KPU.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 3 persen, Papua 3 persen, dan 2 persen dari Kepulauan Maluku.

Menurut Betti, beberapa Komisioner KPU dan anggota Bawaslu periode 2012-2017 kembali mengajukan dirinya untuk mengikuti seleksi.

Mereka antara lain Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Daniel Zuchron, Nelson Simanjuntak, Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas.

Betti menuturkan, saat ini Timsel memasuki tahap penelitian administrasi dari berkas 564 pendaftar. Pengumuman hasil seleksi tahap I akan dilaksanakan pada 25 November 2016.

Kompas TV Menjaga Kampanye Damai Pilkada Jakarta

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com