Kompas.com - 09/11/2016, 16:02 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, menyebut Mahkamah Agung tidak menjalankan kewajiban untuk menerbitkan pendapat MA atas pengajuan ulang grasi Antasari Azhar.

Menurut Boyamin, MA telah melewati batas waktu penerbitan Pendapat Mahkamah Agung sejak pengajuan ulang grasi pada 8 Agustus 2016.

"Saya mengirimkan surat peringatan telah habisnya jangka waktu penerbitan pendapat pertimbangan MA, karena sesuai UU batas waktunya 30 hari," ujar Boyamin saat ditemui di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

(Baca: Kuasa Hukum: Pak Antasari Bilang, Pas Bebas Nanti Dia Akan "Balas Dendam")

Boyamin menjelaskan, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterima salinan permohonan dan berkas perkara, MA harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Sementara, dia menuturkan pihaknya sudah mengirimkan permohonan ulang grasi sejak 8 Agustus 2016. 

Selain itu, pada 19 Agustus 2016, Boyamin telah melengkapi kekurangan berkas berupa surat pengantar dari Kepala Lapas Tangerang.

"Kami telah lengkapi kekurangan berkas dan PN Jakarta Selatan sudah menyerahkannya ke MA tanggal 28 September 2016," kata Boyamin.

"UU grasi menyatakan batas waktu memproses itu 30 hari. Kalau dihitung dari 8 agustus, lebih lama lagi," tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur, mengatakan, saat ini MA masih memproses penerbitan pendapat atas pengajuan ulang grasi Antasari Azhar.

(Baca: Air Mata dan Pesan Antasari Azhar Jelang Bebas Bersyarat)

"Putusan pertimbangan masih dalam proses," ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (9/11/2016). Ridwan menegaskan, setelah proses di MA selesai, maka pertimbangan tertulis tersebut akan segera dikirimkan ke Presiden.

Dia pun tidak menjelaskan secara detail alasan proses penerbitan pendapat Grasi yang melewati batas waktu 30 hari.

"Ya itu prosedurnya begitu, tapi belum terlalu jelas akan saya cek lagi, yang pasti di MA masih proses. Kalau pendapat dari MA itu diputuskan akan segera di tindaklanjuti ke Istana," kata Ridwan.

Kompas TV Antasari Azhar Segera Bebas Bersyarat

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Nasional
Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Nasional
Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Nasional
Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Nasional
Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Nasional
Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Nasional
Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Nasional
Dicecar soal Dugaan Dekat dengan Politikus, Calon Komisioner Komnas HAM Petahana Jawab Begini

Dicecar soal Dugaan Dekat dengan Politikus, Calon Komisioner Komnas HAM Petahana Jawab Begini

Nasional
Kapolri: Ferdy Sambo Resmi Sudah Tidak Menjadi Anggota Polri

Kapolri: Ferdy Sambo Resmi Sudah Tidak Menjadi Anggota Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.