Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kader HMI Tindakan Sewenang-wenang

Kompas.com - 08/11/2016, 18:23 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator tim kuasa hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Syukur Mandar, mengaku kecewa atas proses penangkapan lima orang kader HMI, Selasa (8/11/2016) dini hari.

Mereka ditangkap lantaran diduga menjadi perusuh saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016).

Syukur mengatakan, pihaknya merasa tersinggung atas tindakan sewenang-wenang polisi saat menangkap kader HMI.

"Kami merasa tersinggung dengan tindakan sewenang-wenang aparat yang mendatangi kantor PB HMI tadi malam," ujar Syukur di Sekretariat Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

(Baca: Sekjen HMI Ditangkap karena Diduga Ikut Serang Petugas Saat Demo 4 November)

Syukur mengatakan, tindakan sewenang-wenang polisi terlihat dari dilakukannya penangkapan secara paksa kader HMI.

Bahkan, polisi yang menangkap Sekretaris Jenderal HMI, Ami Jaya, tidak menggunakan seragam resmi kepolisian.

Selain itu, lanjut Guntur, jumlah polisi yang diterjunkan dalam upaya penangkapan terkesan berlebihan.

"Ada 30 personel polisi datang ke PB HMI tengah malam, kemudian menyergap dengan cara paksa dan membawa Sekjen PB HMI. Lainnya diambil di rumah dan dua lagi ditangkap di jalanan," kata Syukur.

Menurut Syukur, penangkapan terhadap kader HMI bukanlah bagian dari proses penegakan hukum.

Dia menduga, ini sebagai upaya menekan tensi pergerakan kelompok yang kritis mendorong penegakan hukum kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menista agama.

"Saya melihat ini adalah upaya untuk menekan kecilnya tensi pergerakan sehingga kelompok yang dianggap kritis soal pernyataan Ahok mengambil posisi untuk tidak bergerak," kata Syukur.

Syukur mengatakan, seharusnya proses penangkapan terhadap kader HMI dilakukan melalui prosedur yang berlaku.

"Kalau kami diduga rusuh, ya disurati, dipanggil, terus datang memberikan keterangan supaya dia bisa didampingi kuasa hukum. Itu kan normal," ucap Syukur.

Untuk itu, Syukur meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengevaluasi proses penangkapan kader HMI tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com