Kompas.com - 07/11/2016, 21:25 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto meyakini gelar perkara terbuka pada kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa berlangsung obyektif.

Rikwanto mengaku ini merupakan kali pertama gelar perkara dilakukan secara terbuka. Biasanya, gelar perkara memang berlangsung tertutup oleh Polisi, Kejaksaan, dan ahli.

Karena itu, untuk memastikan gelar perkara berlangsung obyektif, Rikwanto mengatakan, Polri akan menghadirkan ahli yang kompeten.

"Penyidik menentukan siapa saja ahli yang akan dipanggil dengan komposisi sesuai ketentuan. Ada ahli bahasa, agama, pidana, dan tidak menutup kemungkinan dari pelapor dan terlapor," kata Rikwanto saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Rikwanto mengatakan, pemanggilan ahli sudah ada ketentuannya. Sehingga, dia menilai tak perlu dikhawatirkan bakal memanggil ahli yang berpihak dan tak kompeten.

Ia juga tak mengkhawatirkan bila nantinya dalam gelar perkara terbuka, masyarakat akan memberikan banyak komentar yang saling pro dan kontra.

Menurut dia, tak masalah jika masyarakat turut berpendapat. Sebab, nantinya keputusan tetap ditentukan oleh aparat penegak hukum.

"Pertimbangannya kan supaya masyarakat menjadi terang, dan jangan sampai ada dalam pikiran masing-masing curiga kepada siapa pun, termasuk kepada penyidik. Jadi silakan kalau berkomentar," ujar Rikwanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku telah menginstruksikan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian agar gelar perkara kasus Ahok dilakukan terbuka.

Jokowi merasa keterbukaan dalam proses gelar perkara akan membuat jernih persoalan dan menghilangkan prasangka yang muncul.

"Biar tidak ada sangka (prasangka)," ujar dia. (Baca: Jokowi Akui Instruksikan Kapolri Terbuka Gelar Perkara Kasus Ahok)

Meski demikian, Jokowi juga memerintahkan Kapolri untuk mengkaji terlebih dahulu apakah gelar perkara terbuka tersebut dimungkinkan secara aturan perundang-undangan.

"Tetapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta untuk dibuka," ujar Jokowi.

(Baca juga: Berpotensi Timbulkan Masalah Hukum Baru, Kapolri Diminta Pertimbangkan Gelar Perkara Terbuka)

Kompas TV Polisi Selidiki Aktor di Balik Aksi 4 November
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Nasional
Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Nasional
Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Nasional
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Nasional
Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Nasional
Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Nasional
Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Nasional
Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Nasional
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Nasional
Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Nasional
Jokowi dan Iriana Takziah ke Kediaman Almarhum Tjahjo Kumolo

Jokowi dan Iriana Takziah ke Kediaman Almarhum Tjahjo Kumolo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.