Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Perkara Kasus Ahok Kemungkinan Dilakukan Minggu Ketiga November

Kompas.com - 06/11/2016, 17:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar memprediksi, gelar perkara penyelidikan terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilakukan dalam bulan ini.

Gelar perkara tersebut akan dilakukan secara terbuka kepada publik.

"Waktunya masih tentatif, tapi paling tidak minggu ketiga November," ujar Boy di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (6/11/2016).

Namun, Boy belum dapat memastikan tanggal persis gelar perkara itu dilakukan. Saat ini, penyelidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi ahli yang dihadirkan pihak pelapor.

Jika sudah dirasa keterangan yang dibutuhkan sudah mencukupi, gelar perkara baru dilakukan.

"Proses ini kita tunggu saja sementara pemeriksaan ahli," kata Boy.

(Baca: Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka)

Dengan terbukanya gelar perkara, publik bisa menilai apakah ada kejanggalan dalam penanganan kasus itu.

Gelar perkara sedianya tertutup dan hanya melibatkan kejaksaan.

Namun, kata Boy, Polri ingin menghilangkan kecurigaan masyarakat akan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam kasus ini.

"Semua ingin transparan. Oleh karena itu gelar perkara bisa sama-sama dilaksanakan secara transparan secara objektif," ujar Boy.

Bahkan, penyidik rencananya juga akan mengundang DPR RI Komisi III.

(Baca: Pelapor Ahok Akan Diikutsertakan dalam Gelar Perkara)

Namun, khusus untuk undangan Komisi III, Polri akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketua komisi.

Ahok terseret kasus dugaan penistaan agama. Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu menyinggung surat Al Maidah ayat 51 saat berpidato di depan warga Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. 

Ahok dilaporkan ormas keagamaan. Demonstrasi besar-besaran agar calon gubernur petahana itu diproses hukum juga sudah digelar Jumat (4/11/2016).

Kompas TV Ahok Meminta Maaf kepada Umat Muslim


 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com