Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Kalau Jokowi Mau Bertemu Pedemo, Bisa Hasilkan "Win-win Solution"

Kompas.com - 04/11/2016, 18:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua MPR Amien Rais sangat berharap Presiden Joko Widodo mau menerima para pengunjuk rasa yang datang ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi.

Pengunjuk rasa ingin mendengar langsung dari Jokowi terkait proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama saat berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu, September silam.

"Ayo Bung Jokowi, terima kedatangan kami secara langsung tanpa perwakilan. Kalau Bung Jokowi mau bertemu pedemo, kita bisa hasilkan win-win solution," kata Amien dalam orasinya sebelum memasuki Istana Negara, Jumat (4/11/2016).

(Baca: Tiga Utusan Demonstran Diterima Kalla, Amien Rais Tunggu di Luar Kantor Wapres)

Amien menilai kedatangan massa dalam jumlah besar kali ini menunjukkan semangat warga untuk melakukan people power terhadap rezim yang tak menjalankan kehendak rakyat.

Ditambah pula, kata Amien, polisi dan TNI sangat mendukung sepanjang unjuk rasa berlangsung.

Hal itu, kata Amien, ditunjukkan dengan aksi damai polisi dan TNI sepanjang unjuk rasa.

Ia pun bercerita jatuhnya Presiden pertama RI Soekarno.

Menurut Amien, saat itu Soekarno jatuh karena TNI tak memihak Presiden yang dinilai melakukan hal yang tak diinginkan rakyat.

"Karena itu, Bung Jokowi mestinya medengar langsung aspirasi rakyat dengan menemui langsung para pengunjuk rasa, bukan dengan perwakilan," lanjut Amien.

Diketahui, demonstrasi hari ini merupakan upaya sebagian besar masyarakat yang merasa dirugikan Ahok saat menyitir salah satu ayat dalam kitab suci.

Meski saat ini Ahok telah diproses secara hukum, mereka menilai prosesnya berjalan lamban dan seolah ada intervensi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menerima perwakilan pedemo mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berjanji untuk menuntaskan proses hukum terhadap Ahok dalam waktu dua pekan.  

(Baca: JK: Kapolri Janji Selesaikan Kasus Ahok dalam Dua Minggu)

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.

Kompas TV Respon Politik Jelang Unjuk Rasa 4 November

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com