Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi-Kalla "Cari Angin" di Beranda Istana...

Kompas.com - 04/11/2016, 07:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah dan menghina.

(Baca: Ini Kata Jokowi-Kalla soal Pernyataan SBY)

SBY juga mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok yang dituduh menistakan agama.

Selain itu, SBY mengatakan, Ahok mesti diproses hukum. Bola kini ada di tangan Polri, bukan di tangan Presiden Jokowi atau pihak lain.

Kepolisian harus berhati-hati dalam mengusut kasus Ahok.

Pasalnya, kata dia, jutaan rakyat Indonesia mengikuti proses hukum tersebut lewat media. SBY meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan penegak hukum.

Pada akhir pernyataannya, SBY juga sempat menyinggung masalah pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, yang belakangan menjadi polemik publik.

SBY mengatakan, ada pihak-pihak yang menuding dia terlibat kasus Munir karena tak kunjung menyerahkan berkas asli rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

Atas semua pernyataan SBY itu, Jokowi hanya berkomentar singkat.

"Bagus, sangat bagus," ucap Jokowi.

(Baca: SBY Bicara soal Kasus Ahok dan Isu Lain, Ini Tanggapan Jokowi)

Saat mendengar respons singkat Jokowi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang duduk di samping Jokowi hanya tertawa.

"Kan memberikan masukan kepada pemerintah," tambah Jokowi.

Khusus soal pernyataan SBY bahwa ada informasi atau analisis intelijen yang menyebutkan partai politik "menunggangi" unjuk rasa 4 November, Jokowi memberikan komentar yang lebih panjang.

"Ya namanya manusia (intel) kan kadang enggak benar. Bisa eror, bisa enggak eror, hehehe," ujar Jokowi.

Kalla kemudian menambahkan bahwa pernyataan SBY merupakan hal yang biasa, tidak perlu direspons berlebihan.

Menurut dia, analisis mengenai informasi intelijen itu berbeda-beda. SBY kemungkinan salah menganalisis informasi intelejen itu.

"Analisis kan boleh berbeda-beda. Mungkin yang ditangkap Pak SBY beda. Analisis kita juga beda. Itu biasa saja," ujar Kalla.

Namun, Kalla memuji kinerja personel intelijen Indonesia. "Kalau negara tidak ada intelijennya, berarti tidak punya mata dan telinga. Intelijen itu maksudnya baik, supaya jangan terjadi (gangguan keamanan)," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com