Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Rekam Jejak, Timsel KPU-Bawaslu Gandeng PPATK, BNN, dan BIN

Kompas.com - 03/11/2016, 22:36 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ramlan Surbakti mengatakan, Timsel akan melibatkan banyak pihak dalam menelusuri rekam jejak para calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Kami akan mengajak BIN (Badan Intelijen Negara), BNN (Badan Narkotika Nasional), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Ramlan, di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Ramlan mengatakan, Timsel akan mengajak masyarakat berpartisipasi memberi masukan terkait rekam jejak para bakal calon.

Laporan tersebut bisa dikirimkan melalui e-mail ataupun aplikasi WhatsApp.

"Nanti kami cek kualitas kebenarannya. Tidak bisa percaya langsung. Kasihan kalau rumor tanpa didukung data padahal orangnya bagus," ujar Ramlan.

Menjelang pengumuman hasil pendaftaran yang akan dilakukan pada 25 November, Ramlan mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau pemilu.

Ketua Timsel Saldi Isra mengatakan, Timsel juga akan menggunakan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak tahap kedua, yaitu tes tertulis dan tes kesehatan.

"Banyak penyelenggara yang mendaftar kan bisa dicek kemungkinan pelanggaran etik dari DKPP. Kami akan buka nanti begitu masuk tahap berikutnya," ujar Saldi.

Timsel secara resmi telah menutup pendaftaran pada Kamis (3/11/2016) pukul 16.00 WIB.

Ada 512 pendaftar yang terdiri dari 304 pendaftar KPU dan 208 pendaftar Bawaslu.

Para pendaftar KPU didominasi oleh komisioner KPU di tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota. Hal itu juga berlaku bagi pendaftaran anggota Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com