JAKARTA, KOMPAS.com — Polri tak mempermasalahkan jika unjuk rasa terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus dilakukan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sudah menjadi tugas Polri untuk mengamankan kegiatan masyarakat.
"Kami tugasnya melayani masyarakat, jadi selalu siap melakukan pengamanan kegiatan masyarakat," kata Boy saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).
(Baca: Soal Kasus Ahok, Fahri Hamzah Menyalahkan Jokowi)
Hal itu disampaikan Boy ketika diminta komentar terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal rencana aksi unjuk rasa.
Boy mengatakan, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Namun, dengan syarat, aksi tersebut dilakukan dengan damai tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Jadi, sudah kewajiban kepolisian untuk melakukan pengamanan itu," kata Boy.
(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)
SBY sebelumnya mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendengarkan protes masyarakat terkait kasus Ahok yang dituduh menistakan agama.
SBY meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan.
Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016), bersama para elite Demokrat.
(Baca: SBY: Agus-Sylvi Tidak Bangga kalau Ahok "WO")
Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok.
Awalnya, SBY bercerita soal kebiasaan di Indonesia yang gaduh, panik, dan reaktif tak menentu ketika ada masalah.
"Kita ini sering gaduh, grusa grusuh, panik bertindak reaktif tak menentu. Sibuk, tetapi value-nya tidak ada. Kita sering tidak tidur melakukan banyak hal, atasi masalah, ternyata masalah tidak diatasi," kata SBY.
(Baca: SBY: Apa Agus Harimurti Ancaman Keamanan Nasional?)
Ia menyinggung masalah sekarang ini, yakni terkait Ahok. SBY menyinggung upaya untuk mencegah massa dari luar kota untuk tidak masuk ke Ibu Kota pada 4 November.
Menurut SBY, upaya itu tidak salah.
"Namun, jauh lebih baik tidak perlu ada unjuk rasa, apalagi bisa anarkistis, tetapi masalah bisa selesai. Itu yang terbaik, nilainya 100, A plus," ucap Presiden keenam RI itu.
(Baca: SBY: Kasus Ahok, Bola Ada di Penegak Hukum, Bukan di Tangan Jokowi)
SBY menambahkan, aksi unjuk rasa di banyak daerah itu terjadi karena protes mereka tidak didengar soal kasus Ahok.
"Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai 'Lebaran kuda' masih ada unjuk rasa itu," ucap SBY.
"Ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin banyak unjuk rasa. Mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit," kata dia.