Kompas.com - 26/10/2016, 21:49 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat dalam pelantikan Pelaksana tugas menjelang kampanye pilakda 2017, Jakarta, Rabu (26/10/2016) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat dalam pelantikan Pelaksana tugas menjelang kampanye pilakda 2017, Jakarta, Rabu (26/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Selain Sumarsono, Tjahjo juga melantik Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan sebagai Plt Gubernur Banten.

Tjahjo menegaskan, semua kebijakan yang diambil oleh Plt harus seizin Mendagri.

(Baca: Mendagri Sebut Tak Ada Alasan Khusus Pilih Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI)

Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang tinggal dua bulan lagi, lanjut dia, tidak ada kesempatan bagi Plt untuk merubahnya.

"Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Rano (Rano Karno, Gubernur nonaktif Banten) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur nonaktif DKI Jakarta). Jalankan dengan baik. konsultasikan dengan DPRD," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (20/10/2016).

Tjahjo menuturkan dirinya tidak mengenal mayoritas Plt yang diangkat untuk menggantikan kepala daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam menunjuk Plt, Tjahjo hanya mempelajari rekam jejak calon Plt yang diajukan oleh Gubernur.

Tjahjo menyebutkan, pengawasan Plt di Kabupaten/Kota akan diawasi oleh Plt Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih.

(Baca: Ini Prioritas Plt Gubernur DKI Jakarta)

Selain itu, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan Tim Saber Pungli.

"Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salah gunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas untuk kepentingan itu, sanksinya bisa dipecat," ujar Tjahjo.

Sumarsono akan memimpin pemerintahan selama petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub Djarot Saiful Hidayat cuti kampanye.

Adapun di Banten, Nata Irawan akan memimpin pemerintahan selama Gubernur Banten Rano Karno menjalani cuti terkait Pilkada 2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X