Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Prioritas Plt Gubernur DKI Jakarta

Kompas.com - 26/10/2016, 20:56 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku  memiliki sejumlah prioritas yang akan dilaksanakannya selama menjadi Plt Gubernur Jakarta.

Salah satunya adalah menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Prioritas saya sebagai Plt dan Pak Ahok akan bersikenambungan. Fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab provinsi harus berjalan," kata Sumarsono di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

(Baca juga: Plt Gubernur Jakarta: Jangankan Datang Jam 8, Jam 6 Pagi Saya Sudah Turun ke Bawah)

Selama lebih dari tiga bulan, Sumarsono akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengambil cuti terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumarsono menuturkan, Jakarta merupakan barometer Indonesia. Untuk itu, kata dia, ketentraman masyarakat menjadi prioritas yang tidak kalah penting.

Menurut Sumarsono, Plt juga bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan penyelenggaran pilkada serentak.

Pada Februari 2017 mendatang, masyarakat Jakarta akan memilih pemimpin barunya.

"Tidak kalah penting adalah menyukseskan pilkada serentak yang aman, nyaman, dan damai," ucap Sumarsono.

Untuk mencapai hal itu, Sumarsono akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dan tokoh masyarakat.

(Baca juga: Plt Gubernur Jakarta: Semua Kebiasaan Ahok Kecuali Marah-marah Akan Saya Tiru)

Selain itu, Sumarsono akan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada berlangsung.

"Itu penting buat saya. Kalau kira-kira ada yang tidak netral, saya juga berikan sanksi karena misi UU harus menjaga netralitas," ujar Sumarsono.

Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com