Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Anggap Peredaran Vaksin dan Obat Palsu Bukan Masalah Enteng

Kompas.com - 26/10/2016, 18:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, Polri berkomitmen penuh untuk menuntaskan peredaran vaksin dan obat palsu di sejumlah daerah.

Salah satu caranya yakni menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, persoalan vaksin dan obat palsu ini tak bisa dianggap remeh.

"Ternyata masalah obat, vaksin, dan makanan ini sangat penting sekali. Selama ini kita menganggap enteng masalah ini," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Ini menyangkut harkat, martabat, dan kesehatan rakyat sampai level ke bawah," lanjut dia.

Polri dan BPOM baru saja memperbarui nota kesepahaman soal pengawasan obat dan makanan dan pedoman kerjanya.

Dengan demikian, jika ditemukan lagi kasus serupa, penanganannya bisa lebih cepat dan komperhensif.

Kapolri juga melakukan konferensi video dengan seluruh Polda untuk menggerakkan jaringan pemberantasan obat palsu di daerah.

"Saya sampaikan kepada seluruh Kapolda dan jajaran untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, membuat satgas gabungan dengan jaringan POM yang ada di wilayah dalam rangka menegakkan pengawasan obat dan makanan, termasuk pencegahan dan penindakan dengan jaringan obat dan makanan palsu," kata Tito.

Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat terlindungi dari obat dan makanan palsu yang berbahaya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Penny Lukito menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar obat dan makanan palsu jangan sampai lolos di pasaran.

"Ini adalah kejahatan kemanusiaan karena menyangkut obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, namun juga ketahanan nasional," kata Penny.

Bareskrim sebelumnya berkoordinasi dengan BPOM dalam menangani kasus vaksin palsu.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan 25 tersangka yang telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Selain itu, Bareskrim Polri juga menemukan obat-obatan dan kosmetik palsu dan meringkus beberapa tersangka yang ternyata sudah cukup lama beroperasi.

Kompas TV Mediasi Kasus Vaksin Palsu Tak Temui Titik Temu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com