Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YPKKI: Literatur Mana Yang Menyatakan Vaksin Palsu Enggak Berdampak?

Kompas.com - 23/10/2016, 23:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjaja mempertanyakan dasar pernyataan bahwa vaksin palsu tidak akan berdampak pada tubuh.

Hal ini diungkapkan Marius dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para keluarga korban yang diduga menjadi korban vaksin palsu, ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sekaligus, mempertanyakan kejelasan pertanggungjawaban pemerintah mapun korporasi (rumah sakit) dalam penyelesaian beredarnya vaksin palsu yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, ini juga merespons Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan jajarannya yang meyatakan bahwa vaksin palsu tidak menimbulkan efek samping untuk kesehatan anak.

(Baca: "Bu Menkes Mau Tidak Cucunya Diberi Vaksin Palsu?")

"Coba literatur mana yang menyatakan enggak apa-apa. Ini kami ingin mengcounter karena masyarakat menanyakan," ujar Marius di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Marius mengaku melihat proses pembuatan vaksin palsu tersebut. Menurutnya proses pembuatannya terbilang tidak steril serta berbagai zatnya dicampur tidak dengan takaran seharusnya.

"Saya lihat peralatan yang disita di Bareskrim Polri dalam acara setengah tujuh pagi di Metro TV," kata dia.

"Vaksin palsu urusannya dengan racun. Ini saya lihat bagaimana pembuat seenak udelnya memasukan berbagai campuran. Dokter kalau mau bertindak saja harus dibersihkan, lha ini (vaksin) disuntikkan (ke tubuh)," tegas Marius.

Maka dari itu, lanjut Marius, pernyataan bahwa vaksin palsu tidak berdampak bagi anak patut disayangkan.

"Sangat saya sesalkan apalagi beliau kan dokter, spesialis," kata dia.

Sementara itu, Analisis Kajian YPKKI Indri RZD menyampaikan berdasarkan hasil kumpulan data dari sejumlah pihak yang ikut membantunya menunjukkan bahwa sejak 2013 hingga 2015 ada peningkatan keluhan dari para orangtua terhadap anak-anak yang menggunakan vaksin.

"Hasil kumpulan data teman-teman kemudian saya analisis, saya rinci, adanya keluhan yang dirasakan pasien selama dua tahun terakhir meningkat. ini ada apa," kata dia.

Dalam keterangan data diketahui sejumlah keluhan diantaranya penurunan daya tahan tubuh, dan berat badan anak-anak sulit meningkat.

Bahkan ada juga yang mengeluhkan tumbuh kembang anaknya jadi lamban dan belum bisa duduk, meski sudah berusia sembilan bulan.

"Itu efek dari vaksin itu. Nah itu saya duga begini, apakah karna vaksin palsu atau apa karena vaksin (vairan) yang diisi di vaksin itu, kan kita enggak tahu. Tapi ini jadi dibantah kan mengapa (anak) jadi delay speed," kata dia.

(Baca: Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, dampak vaksin palsu terhadap anak yang terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya.

Namun, umumnya vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya.

"Dari hasil uji lab kita ketahui hasilnya bahwa vaksin ini tidak ada isinya. Ada yang isinya kosong, ada juga yang isinya vaksin yang sama, tetapi kadarnya lebih rendah," ujar Maura melalui sambungan telepon dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Kompas TV Mediasi Kasus Vaksin Palsu Tak Temui Titik Temu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com