Istana: Jangan Lupa, HAM Juga Menyangkut Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjawab kritik mengenai penegakan hak asasi manusia yang tidak optimal selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia membantah bahwa pemerintah abai terhadap HAM dan hanya berfokus pada sektor ekonomi.

"Jangan lupa bahwa HAM bukan hanya menyangkut hak sipil dan politik, tapi juga menyangkut ekonomi sosial budaya. Dan keduanya saling menopang," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

(Baca: Dinilai Sukses Genjot Infrastruktur, Jokowi-JK Juga Diharap Dorong Penegakan Hukum-HAM)

Teten mengatakan, selama ini Presiden Jokowi seringkali mendengar dari masyarakat terkait masalah ekonomi dan sosial, seperti kekurangan listrik, harga bahan pokok yang tinggi, minimnya lapangan pekerjaan, sulitnya mengembangkan usaha, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan berbagai masalah ekonomi itu untuk segera diselesaikan.

Kendati demikian, bukan berarti penegakan HAM, khususnya yang terkait dengan kasus di masa lalu menjadi terabaikan.

"Persoalan HAM masa lalu termasuk dalam program paket kebijakan hukum yang nanti langkah-langkahnya akan dijalankan kementerian terkait nanti akan dikoordinasikan Pak Menko Polhukam," kata dia.

Teten mengatakan, untuk mengatasi persoalan HAM di masa lalu bukan lah sebuah hal yang mudah.

Pemerintah harus terlebih dahulu mencari bukti ke berbagai pihak dan sumber terkait. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan metode penyelesaiannya, apakah dengan proses yudisial atau non-yudisial.

"Perlu pendekatan lebih khusus yang sedang kita pikirkan penyelesaiannya. Intinya pemerintah tidak punya konflik kepentingan untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu," kata dia.

Kritik mengenai HAM, sebelumnya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, salah satu kelemahan signifikan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kemampuannya untuk memaknai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi.

(Baca: Banggakan Pembangunan Infrastruktur, Jokowi Rapuh Berhadapan dengan Penegakan HAM)

Menurut Haris, kelemahan itu berdampak pada agenda pemajuan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Haris menjelaskan, kelemahan pemerintah tampak mencolok ketika Presiden Jokowi mulai mengangkat figur-figur yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, seperti Wiranto dan Ryamizard Ryacudu.

Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak memberikan pernyataan ketika Hartomo naik menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis. Berdasarkan catatan Kontras, Hartomo telah dipecat dari kemiliteran karena terlibat dalam kasus pembunuhan Theys Eluay.