Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banggakan Pembangunan Infrastruktur, Jokowi Rapuh Berhadapan dengan Penegakan HAM

Kompas.com - 20/10/2016, 14:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, salah satu kelemahan signifikan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kemampuannya untuk memaknai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi.

Menurut Haris, kelemahan itu berdampak pada agenda pemajuan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden banyak mengaku keberhasilannya di sektor pembangunan infrastruktur termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, dia rapuh dan tidak memiliki ide ketika berhadapan dengan dinamika keamanan dan penegakan HAM," ujar Haris, di Kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

(Baca: Penegakan HAM pada Era Jokowi-JK Nol Besar)

Haris menjelaskan, kelemahan pemerintah terlihat mencolok ketika Presiden Jokowi mulai mengangkat figur-figur yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM seperti Wiranto dan Ryamrizard Ryacudu.

Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak memberikan pernyataan ketika Hartomo naik menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis.

Berdasarkan catatan Kontras, Hartomo telah dipecat dari kemiliteran karena terlibat dalam kasus pembunuhan Theys Eluay.

"Pendek kata, sejak awal Presiden Widodo memang tidak berkeberatan untuk membangun kompromi dengan para pelaku pelanggaran HAM," kata Haris.

Menurut dia, sikap ini mengakibatkan akuntabilitas pemerintah tidak terbangun secara solid.

Presiden dinilai terjebak dalam lingkaran elite dan oligarki.

Haris menilai, jika kondisi seperti itu terus berlangsung maka upaya penegakan HAM tidak aka  berjalan dengan baik.

Prediksi Haris, ke depannya, pemerintah akan lebih bersikap defensif dalam menerima kritik terkait HAM.

Oleh sebab itu, Haris berpendapat, Presiden Jokowi harus berani untuk membersihkan lingkungan sekitarnya dari orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas  dalam penegakan HAM.

"Selama ini Presiden tidak menggunakan sistem koreksi kepada pejabat yang pernah melakukan kesalahan. Bersihkan dulu orang-orang yang tidak kapabel dan terbuka," kata dia.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com