Dinilai Sukses Genjot Infrastruktur, Jokowi-JK Juga Diharap Dorong Penegakan Hukum-HAM

Kompas.com - 20/10/2016, 22:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat terbatas di Kantor Presiden Rabu (15/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengapresiasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Ray, pembangunan infrastruktur tampak jelas terlihat selama dua tahun pasangan ini memimpin Indonesia.

"Saya melihat kasat mata perbaikan infrastruktur, bandara-bandara makin bagus," ujar Ray dalam diskusi di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (20/10/2016).

Selain itu, sejumlah proyek terus didorong. Meski demikian, Ray belum tahu ke depannya akan tetap berjalan seperti saat ini atau justru terhenti.

Meski demikian, Ray menilai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK hingga saat ini patut diapresiasi.

"Seperti TransPapua, TransSulawesi, TransKalimantan, misalnya. Kemampuan fundamental Jokowi," kata dia.

Penilaian positif termasuk juga berkat kemauan kuat pemerintah untuk menyamakan harga bensin antara di Ibu Kota dan di Papua.

"Kalau itu semua saya sendiri appreciate," kata dia.

Meski begitu, Ray juga berharap agar pembangunan infrastruktur ke depannya diiringi dengan pembenahan pada soal penghormatan hukum dan HAM.

Menurut Ray, selama dua tahun memimpin, perhatian Jokowi-JK masih minim pada aspek hukum dan HAM.

Ray menyebutkan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih kuat terasa. Hal itu semakin terlihat menjelang pelaksaan Pilkada.

Upaya Jokowi-JK menyelesaikan sejumlah masalah HAM yang melibatkan pemerintah, juga dinilai belum tampak nyata.

"Secara umum, ada kesan penurunan dalam sektor penghormatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya makin derasnya isu SARA dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta," kata dia.

"Mengapa itu tidak terjadi, karena Presiden kurang perhatian pada aspek politik HAM dan hukum," tambah dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X