Pemerintah Susun Peta Jalan Pengembangan Desa Tertinggal 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyepakati penyusunan peta jalan atau roadmap desa yang akan dikembangkan pada 2017.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan, peta jalan tersebut akan digunakan untuk memetakan pengembangan desa tertinggal di Indonesia secara lebih tepat dan matang.

Peta jalan tersebut disusun bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Dalam kesempatan ini juga kami sudah menyepakati bahwa 2017 ada roadmap berdasarkan desa-desa untuk dikembangkan secara lebih baik dan matang," ujar Puan usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut Puan, penyusunan peta jalan tersebut akan membantu pemerintah mendapatkan informasi kebutuhan desa untuk dapat menjadi desa mandiri.

Bahkan, peta jalan ini diharapkan dapat mendorong desa membuat produk unggulan yang mampu menunjang ekonomi nasional.

"Apa saja yang dibutuhkan bahkan sampai menuju pada one village one product. Apa yang bisa diambil atau dikembangkan dari satu provinsi atau kabupaten/kota melalui desa, sehingga bisa menunjang ekonomi secara nasional," ujar Puan.

Selain itu, Puan juga mengatakan peta jalan tersebut akan dijadikan dasar pengembangan desa oleh 18 kementerian yang turut terlibat.

"Juga peta itu akan jadi pegangan oleh 18 kementerian lembaga untuk bisa mengembangkan daerah itu menjadi daerah yang ekonominya baik dan masyarakatnya sejahtera," ucap Puan.

Puan menuturkan, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri akan dibuat guna mendukung penyusunan roadmap tersebut. SKB tersebut akan melibatkan Menteri Desa PDDT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Ke depan kami menyepakati dibuat SKB empat menteri untuk bisa membuat satu target yang jelas dan baik sesuai dengan kewenangan menteri yang ada," ucap Puan.

(Baca juga: Masalah Sosial di Kota Kian Kompleks jika Desa Tak Mandiri)

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah menargetkan pengembangan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pada 2016 ini pemerintah telah menyalurkan dana desa ke 74.954 desa. Penyaluran tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pada bulan Maret 2016 dan Oktober 2016.

Setiap desa rata-rata mendapatkan Rp 1,15 miliar dari dana tersebut.

"Semua penyaluran sesuai dengan yang ditargetkan. Sesuai arahan Wakil Menteri Keuangan," ucap Puan.