Kompas.com - 19/10/2016, 21:33 WIB
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dimas Jarot BayuRapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyepakati penyusunan peta jalan atau roadmap desa yang akan dikembangkan pada 2017.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan, peta jalan tersebut akan digunakan untuk memetakan pengembangan desa tertinggal di Indonesia secara lebih tepat dan matang.

Peta jalan tersebut disusun bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Dalam kesempatan ini juga kami sudah menyepakati bahwa 2017 ada roadmap berdasarkan desa-desa untuk dikembangkan secara lebih baik dan matang," ujar Puan usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut Puan, penyusunan peta jalan tersebut akan membantu pemerintah mendapatkan informasi kebutuhan desa untuk dapat menjadi desa mandiri.

Bahkan, peta jalan ini diharapkan dapat mendorong desa membuat produk unggulan yang mampu menunjang ekonomi nasional.

"Apa saja yang dibutuhkan bahkan sampai menuju pada one village one product. Apa yang bisa diambil atau dikembangkan dari satu provinsi atau kabupaten/kota melalui desa, sehingga bisa menunjang ekonomi secara nasional," ujar Puan.

Selain itu, Puan juga mengatakan peta jalan tersebut akan dijadikan dasar pengembangan desa oleh 18 kementerian yang turut terlibat.

"Juga peta itu akan jadi pegangan oleh 18 kementerian lembaga untuk bisa mengembangkan daerah itu menjadi daerah yang ekonominya baik dan masyarakatnya sejahtera," ucap Puan.

Puan menuturkan, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri akan dibuat guna mendukung penyusunan roadmap tersebut. SKB tersebut akan melibatkan Menteri Desa PDDT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.