Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV: Indonesia Makin Jauh dari Target Poros Maritim Dunia

Kompas.com - 18/10/2016, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, jelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Indonesia semakin jauh dari target menjadi poros maritim dunia.

Setelah illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal berjalan cukup baik, kekuatan perikanan dan kelautan Indonesia justru terpuruk.

"Kami sangat prihatin karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim semakin jauh," kata Daniel, melalui pesan teks, Selasa (18/10/2016).

Wakil Sekretaris Jenderal PKB itu juga menyinggung soal grafik nilai ekspor hasil perikanan yang trennya menurun pada 2015 dan 2016.

Hasil tersebut juga ditampilkan pada situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menambahkan, akibat beberapa kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, 1,5 juta nelayan dan buruh ikan menganggur, devisa sekitar 2 miliar dollar AS hilang, dan pasokan ikan ke unit pengolahan ikan anjlok 60 persen.

Meski demikian, Daniel menilai, sejumlah pencapaian positif juga telah ditunjukkan pemerintah. Misalnya, pemberantasan suap dan pungutan liar (liar).

Gebrakan tersebut, menurut dia, harus dibarengi dengan konsistensi di lapangan hingga persoalan tersebut tak lagi menjadi budaya dan hanya berujung pada pemberitaan.

Bidang kedaulatan pangan juga disebut cukup menunjukan kemajuan.

Namun, Daniel menilai, perlu ada kelanjutan melalui kemandirian pangan di tingkat provinsi.

Dengan demikian, masing-masing provinsi bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara mandiri tanpa harus tergantung dari provinsi lain.

Dana desa juga harus dimanfaatkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) mandiri sehingga kedaulatan pangan menjadi tanggung jawab sampai di tingkat desa.

Ia juga meminta Presiden untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan karena sangat memengaruhi keberhasilan pemerintah.

"Jadi sisa waktu ini, pemerintah harus benar-benar fokus pada visi misi awal karena sejak awal pemerintahan ini sudah memiliki visi besar maupun ukuran-ukuran konkret yang mau dicapai," kata Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com