Pimpinan Komisi I Nilai Program Bela Negara Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, program bela negara yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan perlu dievaluasi kembali.

Hal itu disampaikan Hanafi menanggapi kinerja dua tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, khususnya pada program bela negara yang sudah dilaksanakan hampir setahun lebih.

"Belum jelas orientasinya, kurang bisa menjawab kebutuhan karena kita saat ini menghadapi ancaman modern seperti cyber dan proxy war. Masih harus dievaluasi lagi. Tentu solusinya bukan program bela negara yang telah dijalankan selama ini," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan semestinya program bela negara difokuskan pada peningkatan kapasitas angkatan bersenjata dan warga negara dalam menghadapi cyber dan proxy war.

Tak hanya ideologi, namun juga teknologi. Sebab, kata Hanafi, program bela negara selama ini yang berisikan seminar kebangsaan dan juga latihan militer sudah tak relevan untuk menghadapi cyber dan proxy war.

"Model seminar selama ini pasti ada manfaatnya, tapi masih kurang relevan, harusnya lebih relevan dengan cara peningkatan kapasitas dalam teknologi disertai isu kekinian," lanjut putra Amien Rais itu.