Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Enggak Apa-apa Kurus Kayak Saya, yang Penting Sehat

Kompas.com - 17/10/2016, 14:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan bantuan makanan tambahan untuk warga Papua, di SD YPKP Bonaventura, Sentani, Jayapura, Senin (17/10/2016).

Jokowi berharap, dengan bantuan dari pemerintah ini, seluruh anak-anak di Papua bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas.

"Kurus kayak saya enggak apa-apa, yang penting sehat dan pintar," kata Jokowi saat memberikan sambutannya.

(Baca: Bertolak ke Papua, Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan)

Setidaknya ada tiga jenis makanan tambahan yang diberikan ke warga, yakni untuk ibu yang sedang hamil, anak usia balita, dan anak di usia Sekolah Dasar.

Makanan yang diberikan berupa biskuit hingga vitamin yang bisa mengandung gizi tinggi. Jokowi berpesan agar bantuan dari pemerintah ini dimanfaatkan dengan baik.

Ia juga meminta warga memperhatikan ketentuan porsi yang harus dikonsumsi.

"Jangan sampai makannya kebanyakan, nanti bayinya gemuk, susah keluarnya," kata Jokowi disambut tawa warga.

Sementara Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihartoro mengatakan, Papua saat ini masih menjadi salah satu provinsi yang warganya cukup banyak mengalami gizi buruk.

(Baca: Disambut Meriah, Jokowi Senang Melihat Keceriaan Anak-anak Papua)

Data Kemenkes tahun 2015, di provinsi Papua terdapat 18,8 persen anak-anak balita yang kekurangan gizi.

Sementara, kabupaten Jayapuraangka kurang gizi untuk balita dibawah 12 persen.

Kompas TV Presiden Jokowi: Untuk Siapapun, Stop Korupsi!

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com