Jokowi: Jonan-Arcandra Keras Kepala, tetapi Suka Terjun ke Lapangan
Jonan dan Arcandra, Bersatunya "Para Mantan"...
2. Warga Thailand Berkabung, Wisatawan Diimbau Bersikap Santun
Sejumlah kedutaan besar di Thailand telah menyerukan imbauan kepada para wisatawan untuk bertenggang rasa terhadap rakyat Thailand sehubungan dengan wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej.
Raja Bhumibol dipandang sebagai bapak bangsa. Pemegang takhta terlama di dunia itu meninggal pada umur 88 tahun, Kamis (13/10/2016), dan kepergiannya menimbulkan suasana perkabungan yang meluas.
Pemerintah menetapkan masa perkabungan resmi selama setahun dan menyeru rakyat untuk mengenakan busana warna hitam serta menghindari perayaan-perayaan selama 30 hari, seperti dilaporkan Reuters.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sementara itu meminta kegiatan usaha agar tetap berjalan seperti biasa.
Kabinet menetapkan hari libur pemerintah untuk perkabungan pada Jumat (14/10/2016), tetapi bursa saham dan perbankan di Thailand tetap buka.
Kantor Luar Negeri Inggris mengeluarkan peringatan agar wisatawan Inggris yang bepergian ke Thailand menghormati perasaan rakyat setempat.
"Anda harus menghargai kepekaan rakyat Thailand pada saat ini, akses ke tempat-tempat hiburan, termasuk rumah makan, bar, dan kawasan pertokoan, mungkin akan lebih dibatasi, dan Anda harus berperilaku santun di tempat-tempat umum," demikian dilaporkan.
Baca selengkapnya di sini.
3. Rumah Mewah di Kemang Terancam Senasib dengan Rumah Kumuh di Kampung Pulo
Bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan yang sudah dinyatakan melanggar garis sempadan sungai karena berada di bantaran Kali Krukut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengadakan inspeksi ke kawasan tersebut pada Kamis (13/10/2016). Ia tampak memantau bangunan-bangunan yang akan dibongkar.
Dari pantauan di lapangan, kebanyakan bangunan yang dibongkar adalah bangunan permanen, dari mulai perumahan mewah penduduk, kantor, hingga bangunan untuk usaha.
Djarot mengakui, sebagian besar bangunan yang akan dibongkar di Kemang adalah bangunan yang memiliki sertifikat dan izin mendirikan bangunan. Karena itu, ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari cara untuk menekan agar pembebasan lahan tidak memakan banyak biaya.
Baca selengkapnya di sini.