Kompas.com - 14/10/2016, 13:02 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama RI mengadakan pertemuan bersama para tokoh agama di Kompleks Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (14/10/2016) terkait pilkada serentak 2017.

"Kami para pemuka agama yang mencintai Indonesia berkumpul di sini dalam rangka saling berbagi pengetahuan, pengalaman, memberikan masukan, saran, dan pandangan," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Lukman menyampaikan, pertemuan tersebut diselenggarakan guna mendiskusikan kerukunan umat beragama dalam agenda pilkada serentak 2017 agar bisa dipelihara dan lebih berkualitas.

"Ini agar kehidupan agama kita, khususnya kerukunan umat beragama, bisa kita pelihara dan kembangkan jadi semakin baik dan berkualitas di masa mendatang," kata Lukman.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabitta Hutabarat Lebang, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sang Nyoman Suwisma.

Lalu, Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana Linggaraja, tokoh Tionghoa Jaya Suprana, perwakilan STFT Driyarkarya Franz Magnis Suseno, perwakilan KWI Edy Purwanto dan lainnya.

Menurut Lukman, agenda pilkada memiliki dua hal penting yang harus dijaga masyarakat Indonesia guna memelihara kerukunan umat beragama. Keduanya, yakni demokrasi dan integritas.

Lukman mengatakan, pilkada merupakan ujian bagi masyarakat Indonesia dalam memelihara bahkan meningkatkan demokrasi di Indonesia.

"Pintu pertama adalah demokrasi yang jadi ujian bagi kita. Apakah kualitas demokrasi bisa kita jaga dan pelihara bahkan ditingkatkan," ucap Lukman.

Dalam hal integritas, Lukman menuturkan, pilkada merupakan ujian dalam menyikapi integritas keberagaman dalam politik secara santun dan beradab.

"Pintu kedua ialah ujian bagi integritas kita. Melalui pilkada mampukah menyikapi keberagaman dalam politik baik secara santun dan beradab," tutur Lukman.

Lukman berharap dengan menjaga kedua hal tersebut, agama dapat menjadi pegangan memelihara kerukunan umat dalam konteks pilkada serentak 2017.

"Sehingga agama masih menjadi pegangan bagi kita dalam pilkada ini. Bukannya malah menjadi mengusik, merobek kerukunan kita dalam berkehidupan beragama karena kita hidup bersama," kata Lukman.

Kompas TV Kampanye Pilkada Bebas dari Isu SARA
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Nasional
Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Nasional
Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Nasional
Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.