Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putu Sudiartana Bersikeras Uang Rp 500 Juta untuk Partai Demokrat

Kompas.com - 13/10/2016, 09:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana, tetap berkeras menyebut bahwa uang Rp 500 juta yang diterimanya merupakan sumbangan untuk Partai Demokrat.

Menurut Putu, uang tersebut diserahkan Yogan Askan, agar Yogan dapat diangkat sebagai ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan Putu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/10/2016). Putu menjadi saksi bagi terdakwa Yogan Askan.

"Mungkin dalam bahasa tubuhnya, Pak Yogan mau mengucapkan terima kasih, tapi kami Demokrat tidak pernah minta apapun, saya dikasi ponsel saja tidak mau," ujar Putu di Pengadilan Tipikor Jakarta.

(Baca: Duit Suap Rp 500 Juta yang Diterima Putu Sudiartana Disebut Hadiah Lebaran untuk Demokrat)

Putu mengatakan, Yogan dalam beberapa pertemuan selalu mengutarakan keinginan untuk menjadi pimpinan Partai Demokrat di Sumatera Barat.

Asisten Putu yang bernama Suhemi juga mendorong agar Yogan yang cukup dikenal oleh pengusaha di Sumbar dapat diangkat menjadi ketua DPD Demokrat.

Menurut pengakuan Putu, ia berulang kali meminta agar Yogan berkomunikasi langsung dengan pengurus partai di DPP Partai Demokrat.

Namun, Yogan merasa tidak berani, dan meminta bantuan Putu. "Pak Yogan sempat tanya, biayanya berapa, saya tidak bisa jawab, saya mengarahkan langsung saja ke DPP. Karena Demokrat tidak pernah minta uang pada kader, tapi calon itu yang membiayai dirinya sendiri," kata Putu.

Sementara itu, terkait uang Rp 500 juta yang dikumpulkan dari para pengusaha, Putu mengatakan, Yogan didukung para pengusaha agar menjadi ketua DPD Demokrat di Sumbar.

Menurut Putu, Yogan memiliki relasi cukup baik dengan para pengusaha.

Dalam kasus ini, Putu Sudiartana diduga menjanjikan pengurusan pengajuan dana alokasi khusus (DAK) untuk Provinsi Sumatera Barat.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dinas Prasarana Provinsi Sumbar mengajukan usulan DAK sebesar Rp 630 miliar.

Namun, pada 10 Juni 2016, di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Putu menjanjikan bahwa DAK yang akan disetujui minimal Rp 50 miliar.

Pertemuan itu dihadiri Yogan Askan, Putu, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto, dan Kepala Bidang Dinas Prasarana Jalan Indra Jaya.

(Baca: Uang Suap Rp 500 Juta untuk Putu atau Demokrat?)

Suprapto kemudian meminta Putu agar anggaran dapat ditambah, dengan jumlah yang berkisar antara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Putu menyetujuinya, dan meminta agar disediakan imbalan sebesar Rp 1 miliar. Pada 20 Juni 2016, dilakukan pertemuan di ruang rapat Dinas Prasarana Jalan, yang dihadiri Yogan, Suprapto, asisten Putu yang bernama Suhemi, Indra Jaya, dan tiga pengusaha yakni, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri.

Para pengusaha akhirnya mengumpulkan uang sebesar Rp 500 juta untuk Putu. Diduga, para pengusaha dijanjikan pekerjaan proyek pembangunan jalan apabila DAK yang diurus oleh Putu dapat disetujui.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan membantah menerima sumbangan Rp 500 juta dari anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana yang terjerat kasus suap.

(Baca: Demokrat Bantah Terima Sumbangan Rp 500 Juta dari Putu Sudiartana)

"Sama sekali tidak ada. Silakan buktikan. Tidak ada satu sen pun yang mengalir ke Demokrat," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Kompas TV KPK Periksa Anggota DPR Putu Sudiartana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com