Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol Harus Diiringi Transparansi Keuangan

Kompas.com - 10/10/2016, 10:19 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat ditemui di Sekretariat FITRA, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan rencana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik harus diiringi transparansi keuangan partai.

"Syarat pertama untuk menaikkan bantuan dana bagai partai adalah kesiapan partai untuk transparan dengan keuangan mereka," kata Lucius dalam pesan singkat, Senin (10/9/2016).

Menurut Lucius, partai politik tidak pernah serius menunjukkan tanggung jawab keterbukaan keuangan partai kepada publik.

Partai politik, lanjut Lucius, hanya mengeluh kekurangan dana.

"Bagaimana publik bisa mendukung jika partai tertutup? Apa yang bisa meyakinkan publik bahwa permintaan kenaikan bantuan tidak akan diselewengkan begitu saja oleh partai jika mereka tidak transparan dengan keuangannya?" ucap Lucius.

Lucius menuturkan, tertutupnya pengelolaan keuangan partai membuat publik menjadi yakin ada sumber keuangan partai yang ilegal.

Terlebih, lanjut Lucius, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan politisi di DPR disebut lantaran adanya permintaan untuk mencukupi operasional partai.

"Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan masih bermasalahnya tata kelola keuangan partai politik," ujar Lucius.

Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik.

(Baca: Wiranto: Dana Parpol dari Pemerintah Hindari Korupsi Keuangan Negara)

Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negara Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan bantuan keuangan bagi partai akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas pemerintah.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X