Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol Harus Diiringi Transparansi Keuangan

Kompas.com - 10/10/2016, 10:19 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat ditemui di Sekretariat FITRA, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan rencana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik harus diiringi transparansi keuangan partai.

"Syarat pertama untuk menaikkan bantuan dana bagai partai adalah kesiapan partai untuk transparan dengan keuangan mereka," kata Lucius dalam pesan singkat, Senin (10/9/2016).

Menurut Lucius, partai politik tidak pernah serius menunjukkan tanggung jawab keterbukaan keuangan partai kepada publik.

Partai politik, lanjut Lucius, hanya mengeluh kekurangan dana.

"Bagaimana publik bisa mendukung jika partai tertutup? Apa yang bisa meyakinkan publik bahwa permintaan kenaikan bantuan tidak akan diselewengkan begitu saja oleh partai jika mereka tidak transparan dengan keuangannya?" ucap Lucius.

Lucius menuturkan, tertutupnya pengelolaan keuangan partai membuat publik menjadi yakin ada sumber keuangan partai yang ilegal.

Terlebih, lanjut Lucius, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan politisi di DPR disebut lantaran adanya permintaan untuk mencukupi operasional partai.

"Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan masih bermasalahnya tata kelola keuangan partai politik," ujar Lucius.

Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik.

(Baca: Wiranto: Dana Parpol dari Pemerintah Hindari Korupsi Keuangan Negara)

Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negara Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan bantuan keuangan bagi partai akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas pemerintah.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X