Wiranto: Dana Parpol dari Pemerintah Hindari Korupsi Keuangan Negara

Kompas.com - 07/10/2016, 15:29 WIB
Menko Polhukam Wiranto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/10/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenko Polhukam Wiranto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/10/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mendukung pendanaan partai politik dari negara.

Menurut Wiranto, dana parpol yang bersumber dari APBN bisa mengurangi potensi korupsi keuangan negara.

"Kalau dana tidak ada, tentunya akan banyak meminta iuran anggota. Tentu mereka mencari-cari dana yang bisa digerus. Kalau kemudian setan lewat, bisa digerus dana dari negara," ujar Wiranto di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Wiranto mengatakan, partai politik adalah organisasi yang sangat luas yang cakupannya menjangkau seluruh Indonesia.


Untuk menggerakkan organisasi, menurut dia, parpol akan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Meski demikian, menurut Wiranto, dana parpol yang berasal dari pemerintah juga perlu dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap dana parpol juga harus ditingkatkan.

"Harus ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena uang itu berasal dari negara," kata Wiranto.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui kenaikan dana bantuan untuk partai politik tidak akan menghilangkan korupsi oknum kader partai.

Sebab, ia menilai korupsi saat ini sudah seperti narkoba yang menjadi candu. (Baca: Seskab Akui Naiknya Dana Parpol Tak Jamin Hilangkan Korupsi Politisi)

"Jadi orang yang melakukan itu walaupun bukan orang yang kurang, banyak orang yang secara ekonomi mampu, secara kedudukan terhormat tetapi mereka tetap melakukan hal yang sama," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

50 Kali Lipat

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X