Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kantongi Nama-nama Calon Ketua PPATK

Kompas.com - 07/10/2016, 19:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tengah menyeleksi sejumlah nama calon Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa sejumlah nama telah ada di kantong Presiden.

"(Nama-nama) Sudah ada," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (7/10/2016).

Namun, Pratikno mengaku, tidak dapat mengungkap siapa nama-nama calon Ketua PPATK itu.

Ia juga tidak mengetahui kapan Presiden akan memilih siapa yang menjabat Ketua PPATK

(Baca: Kepala PPATK: Selama Ini Kami Anggap Irman Gusman Baik)

Pratikno mengatakan, Presiden sangat concern dengan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, Kepala Negara akan memilih sosok yang berlatarbelakang antikorupsi.

"PPATK ini bagian penting dari gerakan antikorupsi. Jadi, penting menempatkan orang akuntabel dan berintegritas tinggi dan menjaga data sebaik-baiknya. Itu yang utama," ujar Pratikno.

"Ketua PPATK ini kan bukan orang yang sering tampil di media karena menyangkut banyak rahasia, dia terikat dengan banyak undang-undang," lanjut Pratikno.

Akhir Oktober, masa jabatan Ketua PPATK Muhammad Yusuf dan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso berakhir. Presiden akan memilih nama untuk menggantikan Yusuf. Pemilihan Ketua PPATK tanpa melewati proses persetujuan DPR.

Kompas TV PPATK Ungkap Aliran Dana Freddy Rp 3,6 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com