Tanggapi Capres "Indonesia Asli", Fahri Hamzah Harap Identitas Kultural-Etnis Tak Dibawa

Kompas.com - 06/10/2016, 10:57 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, amandemen konstitusi tidak boleh didasarkan oleh pertimbangan praktis yang sederhana, melainkan harus melalui kesepakatan bersama.

Pernyataan tersebut diungkapkan Fahri menyusul rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PPP menginginkan agar calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia merupakan orang Indonesia asli. Dengan demikian, WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

(Baca: Penjelasan Sekjen PPP soal Usul Kembalikan Frasa "Presiden ialah Orang Indonesia Asli")

Orang Indonesia, kata Fahri, pada dasarnya adalah keturunan asing. Orang Arab membawa agama Islam, orang Tionghoa membawa agama Buddha, orang India membawa agama Hindu, serta barat membawa agama Katolik dan Protestan.

"Jadi kalau bicara begitu akan rumit. Enggak perlu. Ketika masuk ke ruang publik maka identitas kultural dan etnis kita jangan dipersoalkan, karena itu ruang publik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Fahri menambahkan, tahapan perubahan amandemen meski dapat diusulkan oleh DPR, MPR dan DPD, namun juga harus disertai inisiatif Presiden.

Presiden juga perlu meyakinkan bahwa amandemen yang dilakukan baik untuk semua pihak.

"Jangan sampai amandemen itu jadi sengketa. Begitu ada sengketa tentang konstitusi, bangsa ini akan pecah. Kita enggak mau itu," tuturnya.

(Baca juga: Capres "Orang Indonesia Asli", Usulan yang Tak Relevan dengan Zaman)

Fahri berpendapat, arti "asli Indonesia" nantinya justru akan menjadi persoalan. Ketentuan tersebut menurutnya akan berpotensi mengkotak-kotakkan suku bangsa.

Ia pun mencontohkan Amerika Serikat yang setelah ratusan tahun baru bisa menerima warga Afro-Amerika sebagai pejabat publik.

Sedangkan Indonesia, setelah belasan tahun merdeka sudah memperbolehkan warga dengan latar belakang etnik berperan di lembaga negara.

Hal tersebut hrus dijadikan kesadaran bahwa Indonesia sudah luar biasa dalam konteks pluralisme.

"Yang begini jangan impulsif. Saya tidak setuju dengan ekstremitas itu. Sebab datang dari pemahaman yang keliru tentang agama dan konstitusi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.