Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara La Nyalla Tak Persoalkan Kehadiran Pimpinan KPK di Persidangan

Kompas.com - 05/10/2016, 15:27 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara terdakwa La Nyalla Mattalitti, Aristo Pangaribuan, tidak mempersoalkan kehadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan bagi La Nyalla yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Aristo memahami kehadiran pimpinan KPK sebagai bentuk koordinasi.

"Ya bagus dong, silakan supervisi. Karena kami mau persidangan yang benar-benar fair, transparan, ya silakan saja," ujar Aristo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Meski demikian, Aristo mengakui bahwa La Nyalla adalah tokoh yang memiliki kedudukan dan cukup dikenal publik.

Hal tersebut membuat kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan La Nyalla menjadi kasus yang dipandang oleh publik.

"Ya namanya terdakwa korupsi pasti orangnya tidak biasa-lah. Semua yang dituduh melakukan korupsi pasti orang yang punya kedudukan," kata Aristo.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016.
Selain itu, menurut Aristo, kasus yang melibatkan La Nyalla menjadi semakin menarik, karena terjadi dengan proses hukum yang tidak biasa.

Salah satunya, karena ada tiga kali putusan praperadilan yang membatalkan penyidikan terhadap La Nyalla.

"Sudah ada putusan praperadilan untuk menghentikan kasusnya, tapi sekarang tetap jalan. Itu yang membuat kasus ini lebih unik, jadi tidak dilihat dari jumlah kerugian negaranya," kata Aristo.

Pimpinan KPK telah dua kali memantau langsung persidangan kasus korupsi terhadap terdakwa mantan Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti.

(Baca: Pimpinan KPK Yakin Majelis Hakim Kasus La Nyalla Independen)

Pimpinan KPK beralasan, pemantauan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Kejaksaan Agung.

Dalam persidangan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menghadiri sidang La Nyalla, saat agenda pembacaan putusan sela.

Hari ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memantau sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain pimpinan KPK, sejumlah jaksa KPK juga ikut memantau jalannya persidangan.

(Baca: Lagi, Pimpinan KPK Hadiri Sidang La Nyalla)

Kompas TV KPK Periksa La Nyalla di Kejaksaan Agung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com