Mendagri: Kepastian Besaran Bantuan Dana Parpol Tunggu Ekonomi Stabil

Kompas.com - 04/10/2016, 15:44 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Pancasila di Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Pancasila di Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum memastikan besaran tambahan dana bantuan partai politik. Menurut Tjahjo, pemerintah akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian.

"Kami masih konsolidasi bagaimana untuk infrastruktur dan kemiskinan. Usulan yang diputuskan di DPR dengan pemerintah, kenaikan iya, tapi kapan kami belum bisa menjamin waktunya," kata Tjahjo usai memberikan pidato di acara Seminar Nasional Dharma Wanita, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Tambahan dana tersebut diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tjahjo mengakui dana bantuan bagi partai relatif kecil. Saat ini, partai mendapatkan bantuan dari negara sebesar Rp 108 per suara.

Saat ini, Indonesia sedang mengupayakan tambahan pemasukan dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Hingga Jumat (30/9/2016) malam, tax amnesty dipastikan tembus Rp 3.500 triliun.

Meski demikian, Tjahjo menuturkan tambahan anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pos anggaran prioritas seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

"Sampai anggaran negara stabil, infrastruktur, kesejahteraan sosial, nanti baru bisa naik. Yang penting aturannya dulu," ucap Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo menyebutkan, tambahan dana bagi partai akan diikut dengan pengawasan. Hal itu telah dibicarakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah dibicarakan secara detail, dengan KPK dan BPK. Pada prinsipnya semua lembaga itu setuju naik, tapi naiknya harus diimbangi degan pengawasan. Kalau sampai ada korupsi lagi kader partai bisa dikenakan sanksi," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, ajuan kenaikan itu lantaran dana parpol yang disubsidi negara dianggap belum cukup untuk menopang biaya operasional. Dampaknya, kualitas parpol jadi melemah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.