Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tegaskan Podium Merah Putih Jokowi Tidak Melanggar UU

Kompas.com - 03/10/2016, 13:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana menegaskan bahwa podium merah putih tempat berpijak Presiden Jokowi saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kain merah putih yang menutupi podium tersebut dikritik politikus Partai Demokrat Roy Suryo.

"Sama sekali tak ada yang dilanggar," ujar Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda TNI Hadi Tjahjanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/10/2016).

Hadi menjelaskan, upacara yang digelar di Halaman Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2016 itu diurus oleh Garnisun Tetap I Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hadi menjelaskan soal merah putih yang menutupi podium.

Pertama, Presiden sebenarnya berpijak pada karpet merah. Namun, terdapat kain putih yang lebih lebar di bawah karpet merah itu sehingga jika dilihat, seolah-olah Presiden sedang berdiri di atas kain merah putih.

(Baca: Roy Suryo Pertanyakan Podium Jokowi, Ini Penjelasan Istana)

"Untuk diketahui, karpet merah memang berlaku untuk tamu kehormatan," ujar Hadi.

Dalam konteks upacara itu, tuan rumah adalah Garnisun Tetap I Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara, Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara.

Kedua, warna merah dan putih tak bisa serta merta dianggap bendera RI.

Berdasarkan UU tentang Bendera Kebangsaan, yang disebut bendera RI mempunyai ketentuan khusus. Misalnya, berukuran 2x3 meter dan minimal berukuran tidak lebih kecil dari 120x180 sentimeter.

Besar atau kecil ukuran bendera juga disesuaikan dengan keadaan tempat di mana bendera itu dikibarkan.

"Khusus dalam ruangan, ukurannya itu ditentukan 70x105 sentimeter atau khusus untuk Kapal Perang Indonesia, bentuk dan ukurannya diatur sesuai besar kecilnya kapal," ujar Hadi.

Sementara itu, soal Roy Suryo yang mempertanyakan podium merah putih Presiden Jokowi, Hadi enggan berkomentar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com