Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari "Tax Amnesty" hingga Padepokan Dimas Kanjeng

Kompas.com - 30/09/2016, 08:42 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Berita Kamis (29/9/2016) kemarin masih didominasi pemutakhiran berita-berita sebelumnya, seperti penggusuran Bukit Duri dan berita soal Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, juga perkembangan terakhir program pengampunan pajak.

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita-berita kemarin, berikut ini rangkuman berita yang perlu Anda tahu.


1. Permintaan Konglomerat dan "Rayuan" Sri Mulyani...

Istimewa Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan para konglomerat Indonesia
Para konglomerat Indonesia pekan lalu diajak makan malam bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka sosialisasi tax amnesty. Hadir pula dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kantor Sekretariat Presiden juga merilis Menkeu Sri Mulyani dikelilingi para pengusaha besar di sela-sela acara tersebut. Lantas, apa saja yang dibicarakan di antara mereka, dan apa saja yang diminta para konglomerat tersebut?

Pemilik Sriwijaya Air, yang juga ikut dalam perbincangan itu, Chandra Lie kepada Kompas.com mengungkapkan ada sejumlah permintaan yang diajukan oleh para pengusaha kepada Sri Mulyani.

Salah satu yang diminta pengusaha kepada Sri Mulyani dalam perbincangan itu adalah memperpanjang waktu periode tax amnesty untuk besaran tebusan 2 persen.

Menurut Chandra, pengusaha meminta agar tebusan 2 persen itu bisa diperpanjang hingga akhir tahun 2016, dari kebijakan awal pada akhir September 2016.

"Karena sudah ditetapkan, kebijakan tarif tebusan 2 persen itu tidak bisa diubah. Namun dalam perbincangan itu disepakati bahwa untuk berkas administrasi tebusan 2 persen bisa dilengkapi hingga akhir tahun, sepanjang pengusaha telah menyerahkan tebusannya terlebih dulu sebelum 30 September 2016," ujarnya Rabu malam (28/9/2016).

Baca selengkapnya di sini.

Baca pula:
Ketika Sri Mulyani "Dikepung" Para Konglomerat
Peserta "Tax Amnesty" Membeludak, Ditjen Pajak Tetapkan Keadaan Luar Biasa


2. Ratu Elizabeth Bisa Jadi Jengkel dengan Kate Middleton

GOODHOUSEKEEPING.COM Kate Middleton bicara dengan Pangeran George sembari jongkok dan berlutut.
Pangeran William, Kate Middleton, dan dua orang anak mereka, Pangeran George dan Putri Charlotte, tengah melakukan perjalanan dinas mengunjungi Kanada.

Keluarga kecil penguasa Inggris tersebut terlihat mengunjungi sejumlah destinasi wisata, panti asuhan, kantor pemerintahan, dan yayasan sosial didampingi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan istri.

Pangeran William dan Kate Middleton tampak berbahagia dalam perjalanan tersebut bersama dua buah hati mereka.

Namun, sejumlah harian dan portal berita di Inggris memperkirakan bahwa Ratu Elizabeth bisa jadi jengkel dengan Kate selama berada di Kanada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com