Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Beri Gambaran Mahalnya Biaya Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 29/09/2016, 18:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kontestasi Pilkada DKI Jakarta menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan. Perhatian tidak hanya diberikan kepada siapa calon yang akan maju, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan saat kampanye.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menceritakan pengalamannya saat menjadi tim pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama saat mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012 silam.

Pada dasarnya, ungkap Masinton, ada dua tim utama di dalam struktur pemenangan calon. Masing-masing tim bertanggung jawab atas target kampanye yang harus mereka capai.

"Ada tim udara dan tim darat," kata Masinton saat berbincang dengan Kompas.com di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9/2016). B

Saat itu Masinton masuk sebagai “tim darat”. Berdasarkan catatan laporan yang diterima KPUD DKI Jakarta saat itu, besaran dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp 27,5 miliar.

Apa saja komponen yang dikeluarkan? Masinton menjelaskan, dalam setiap kampanye biasanya dilakukan pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka dengan konstituen.

Untuk setiap pertemuan terbuka, setidaknya terdapat minimal 5.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Saat itu, ia mengaku, konstituen pendukung Jokowi-Ahok tidak diberi uang transport untuk setiap kegiatan. Mereka hanya diberikan konsumsi berupa makanan berat, camilan dan air mineral.

Untuk menghemat pengeluaran, konsumsi diberikan melalui sistem pool dengan membangun dapur umum.

Sebenarnya, pemberian uang transport atau tidak tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Namun, jika harus mengeluarkan uang transport, maka besaran itu minimal Rp 50.000 per orang.

"Tinggal dikalikan saja," ujarnya.

Diperkirakan, pengeluaran uang transpor untuk sekali kampanye terbuka mencapai Rp 250 juta. Jumlah itu diluar uang makan dan sewa bus atau kendaraan lain untuk membawa konstituen ke lokasi.

Sementara itu, biaya sosialisasi juga tak kalah mahal. Tim darat misalnya, bertugas untuk menyediakan baliho, leaflet, spanduk, poster, kaos, hingga pin bergambar pasangan calon.

Sedangkan tim udara bertugas untuk membangun opini melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online.

"Belum lagi media sosial, seperti Twitter, Instagram, Path. Itu ada tim sendiri yang tidak murah," kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, anggaran besar juga harus dikeluarkan ketika proses pencoblosan. Setidaknya, ada 12.000 tempat pemungutan suara di DKI Jakarta. Masing-masing TPS butuh sekitar dua sampai tiga orang untuk menjaganya.

Untuk biaya transportasi, uang makan dan uang capek saja, ia mengatakan, dibutuhkan sekitar Rp 500 ribu per hari.

"Dengan demikian, setidaknya butuh sekitar Rp 8,5 miliar," kata dia.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, pengeluaran pasangan calon akan semakin membengkak apabila pemilihan terjadi dua putaran.

Seperti diketahui, Pilkada DKI Jakarta saat ini akan diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Untuk bisa terpilih dalam satu putaran, maka pasangan calon kepala daerah harus mengantongi 50 persen plus 1 suara.

"Tapi saya kira itu sulit melihat kondisi sekarang. Sekarang itu bisa dapat suara 25 persen saja sudah bagus dan itu akan dua putaran," kata dia.

Masinton mengaku, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut di dalam lingkup koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Pasangan itu diusung empat parpol yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Hanura dan Nasdem di pilkada mendatang.

"Masih nanti. Kami belum tahu mekanisme anggarannya seperti apa," ucapnya.

Kompas TV KPU DKI Akan Umumkan Hasil Kesehatan Cagub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com