Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Wakil Ketua KPK: Semestinya Pemerintah Menyubsidi Penerbit Buku

Kompas.com - 28/09/2016, 20:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai keberadaan buku menjadi sangat penting bagi peradaban manusia. Hal ini karena buku merupakan sumber ilmu. Jika dibaca, intelektualitas manusia akan lebih berkembang dari sebelumnya.

Hal itu disampaikan Bambang saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, maju atau tidaknya peradaban bisa dilihat dari budaya membaca, dari buku-buku keilmuan yang dihasilkan, dan dari sejauh mana substansi ilmu sebuah buku diserap oleh masyarakat di dalamnya.

"Bangsa yang dahsyat muncul dari gerakan sivilisasi di mana peradaban itu diletakkan pada kemampuannya menulis buku dan memperbesar, memperluas orang-orang yang membaca buku," ujar Bambang.

Seperti yang dikatakan sastrawan Pramoedya Ananta Toer, kata Bambang, buku-buku merupakan jendela manusia menatap dunia.

"Kalau engkau ingin mengenal dunia, bacalah buku. Tapi kalau engkau ingin dikenal dunia, tulislah buku," kata Bambang mengutip Pramoedya.

Menurut Bambang, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan dalam memajukan peradabannya. Sebab, minat membaca masyarakat serta produksi buku-buku yang dihasilkan sangat minim. Meskipun demikian, persoalan itu harus dilihat secara positif. Tantangan tersebut, kata Bambang, harus dijawab.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua, termasuk para penerbit buku," kata dia.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus berperan aktif.

"Semestinya pemerintah menurunkan harga buku dan memberikan subsidi supaya dana pendidikan yang 20 persen itu sebagian dialokasikan untuk kepentingan penerbit (menerbitkan buku)," kata dia.

Bambang berharap kegiatan serupa Indonesia International Book Fair akan semakin banyak. Sebab, dengan pergelaran acara seperti ini, kesadaran masyarakat terkait pentingnya buku-buku akan tergugah.

"Melalui forum ini, kita ingin mengapitalisasi gerakan literasi untuk antikorupsi dengan cara menulis dan membuat buku," kata dia.

Indonesia Internasional Book Fair diselenggarakan sejak 28 September hingga 2 Oktober 2016. Acara ini sebagai salah satu upaya KPK menyosialisasikan pencegahan korupsi.

KPK bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) guna mendorong sejumlah penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi. Puluhan stan penerbit buku yang berasal dari dalam dan luar negeri memamerkan koleksinya untuk dijual.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com