Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Minta Standardisasi Harga Sewa Kursi Roda di Mina Saat Musim Haji

Kompas.com - 27/09/2016, 16:27 WIB

MEKKAH, KOMPAS.com — Misi Haji Indonesia meminta Muassasah mengatur standar harga penyewaan kursi roda di Mina.

Standardisasi harga itu untuk memudahkan jemaah haji risiko tinggi saat melakukan lontar jumrah.

"Di Mina, jemaah haji banyak yang menggunakan kursi roda. Kita mintakan supaya ada pengaturan dan harga yang terstandarkan," kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis, di kantor Muasassah Asia Tenggara, Mekkah, Senin malam waktu Arab Saudi.

Muassasah adalah pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengurusi haji.

Sri menilai akan lebih baik jika maktab (pemondokan) atau Muassasah dapat menyediakan kursi roda dengan harga yang terstandar.

Pemantauan di Mina, penyewaan kursi roda terdapat hampir di setiap sudut. Karena tak terkoordinasi, harganya sangat beragam.

Sebagian besar dari mereka yang menyewakan kursi roda adalah anak-anak yang tidak akan mampu mendorong jemaah hingga menyelesaikan lontar jumrah sehingga akan menyulitkan jemaah tanpa pendamping.

Untuk evaluasi penyelenggaraan haji di Mina, Sri juga menyoroti keterbatasan toilet yang mengakibatkan antrean panjang jemaah.

Selain masalah kursi roda dan toilet di Mina, dalam rapat yang selesai mendekati tengah malam itu, Sri kembali menyampaikan catatan panitia tentang kualitas tenda dan ketersedian listrik di Arafah.

"Kita minta agar tenda di Arafah bisa ditingkatan lagi karena ada beberapa tenda yang tidak ada penutupnya. Kerangkanya juga agar lebih kokoh lagi sehingga kalau ada angin kencang itu tidak cepat roboh," katanya.

Sementara itu, terkait listrik, Sri meminta agar penerangan ditambah karena pada puncak haji kali ini beberapa maktab penerangannya kurang memadai sehingga sering mati lampu.

"Tahun depan agar mereka menambah daya listrik penerangan dan kita bisa mengecek kesiapannya lebih awal," katanya menyoroti pasokan listrik satu hari sebelum jemaah tiba sehingga tidak memberikan waktu yang memadai untuk pengecekan.

Ia berharap tahun depan minimal H-3 sebelum puncak haji di Arafah sudah bisa melakukan uji coba.

Sementara itu, Wakil Ketua Muassasah Yusuf Jaham menyampaikan terima kasih kepada Misi Haji Indonesia yang telah menyampaikan beberapa catatannya.

"Kami akan menindaklanjuti catatan ini. Kami akan perbaiki dan insya Allah permasalahan ini tidak akan terjadi atau terulang kembali," katanya.

Kompas TV Jemaah Haji Sakit Diprioritaskan Kembali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com