Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Targetkan Kuota Haji 211.000 Anggota Jemaah, Pemerintah dan DPR Lobi OKI dan Arab Saudi

Kompas.com - 27/09/2016, 05:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada kemungkinan kuota haji jemaah Indonesia tahun depan kembali normal menjadi 211.000 anggota jemaah. Dengan adanya renovasi Kompleks Masjidil Haram sebelumnya, Indonesia hanya memperoleh kuota untuk 168.800 anggota jemaah.

Untuk mendukung langkah tersebut, DPR akan turun tangan bersama Kementeriam Agama dengan ikut melobi Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Kerajaan Arab Saudi dalam bentuk diplomasi parlemen. Hal itu disampaikan Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Kami dari Kementerian Agama sangat mengapresiasi langkah DPR yang mau melakukan muhibah (kunjungan diplomasi) bersama kami ke OKI dan Arab Saudi untuk melobi agar kuota haji Indonesia kembali normal karena renovasi Kompleks Masjidil Haram tahun depan selesai," kata Lukman.

Dalam kunjungan itu, Lukman bersama DPR akan melobi mekanisme penetapan kuota haji tahunan di dunia yang menggunakan ukuran satu per seribu jumlah penduduk Muslim di suatu negara.

Menurut Lukman, metode penghitungan tersebut sudah tidak relevan sebab di satu sisi ada negara yang antreannya mencapai puluhan tahun. Namun, ada pula negara yang tidak mengantre dan bahkan tak terserap optimal kuotanya.

"Harapannya, adanya bantuan lobi dari DPR nanti akan semakin meyakinkan OKI dan Arab Saudi, ditambah pula masih ada 10.000 kuota tambahan lagi yang tengah diusahakan Presiden. Semoga semuanya bisa disetujui," lanjut Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com