Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Duterte Setuju Sisa Kuota Haji Filipina untuk Indonesia

Kompas.com - 12/09/2016, 08:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah bicara dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengenai masalah kuota haji, saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Jokowi ingin kuota haji yang tidak terpakai di Filipina bisa dialihkan secara resmi untuk jamaah di Indonesia. Ia memastikan bahwa Duterte menyetujui hal itu.

"Kemarin waktu ketemu Presiden Duterte juga saya sampaikan, silakan," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Senin (12/9/2016).

Selain dari Filipina, Jokowi mengaku juga sudah meminta kuota haji yang tersisa di Jepang dan Singapura. Jokowi tak menyebut berapa banyak kuota haji yang akan diberikan setiap tahunnya.

(baca: Pakai Visa Umroh untuk Haji, 120 WNI Akan Dideportasi Arab Saudi)

Ia hanya memastikan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Harapannya, tak terjadi lagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Filipina secara ilegal.

"Prosedurnya akan kita benarkan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan "ruwet" di situ," ujarnya.

Terkait 700 WNI jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berusaha menyelesaikannya dengan cara yang terbaik.

Pemerintah Arab Saudi juga, lanjut Jokowi, telah menyetujui penambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia.

(baca: Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Hal ini disepakati kedua negara saat pertemuan bilateral di sela-sela perhelatan G-20 beberapa waktu lalu.

"Kita sudah berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou, bahwa kita ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah," ujar Jokowi.

Dalam waktu dekat, lanjut Jokowi, Raja Salman akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas lebih lanjut mengenai kepastian kuota tambahan bagi jamaah haji Indonesia.

"Hitungannya belum bisa disampaikan, pada saat nanti Raja Salman ke Indonesia, mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia, plus kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang. Itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan," ujarnya.

Kompas TV Jemaah Haji Bergerak ke Muzdalifah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com