Kompas.com - 24/09/2016, 12:05 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengaku siap menerima konsekuensi dari partainya terkait sikapnya mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017.

Partai Demokrat bersama tiga partai lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Semua ada konsekuensi dalam hidup. Saya nggak ada masalah selama demi kebaikan publik," kata Hayono di Posko Muda Mudi Ahok di Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

(baca: Tolak Keputusan SBY, Anggota Dewan Pembina Demokrat Dukung Ahok-Djarot)

Menurut Hayono, Demokrat merupakan partai yang demokratis, sehingga akan memahami pilihan politiknya sebagai pribadi.

"Saya percaya bahwa Partai Demokrat dapat memahami pilihan pribadi saya, apalagi pilihan ini juga sebenarnya sejalan dengan arahan Pak SBY," ucap Hayono.

Dimas Jarot Bayu Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman (berbaju batik) berfoto bersama usai memberikan dukungannya secara resmi kepada Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017 di Posko Muda Mudi Ahok, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).
Kendati demikian, Hayono mengaku akan mempertanyakan jika partainya memberikan konsekuensi karena mendukung Ahok-Djarot.

"Saya akan minta diberi kesempatan untuk bertanya apa alasannya," tambah mantan peserta Konvensi Demokrat itu.

 

(baca: Tetap Dukung Ahok, Ruhut Siap Dipecat Demokrat)

"Sejak awal saya sudah mendukung Ahok karena saya melihat bahwa sebagai petahana, Ahok-Djarot memiliki prestasi sangat baik. Padahal secara efektif baru menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur kurang dari dua tahun," tambah Hayono.

Menurut dia, Ahok-Djarot merupakan pasangan harmonis yang mencalonkan diri kembali bukan untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan ingin terus berprestasi dan melayani masyarakat Jakarta.

Kompas TV Jalan Berliku Ahok-Djarot Menuju Pilkada DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipe Negara secara Yuridis

Tipe Negara secara Yuridis

Nasional
Tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe Negara Menurut Sejarah

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Nasional
KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

Nasional
Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.