Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Cikeas: ke Depan, Jakarta untuk Rakyat, Bukan untuk Konglomerat

Kompas.com - 23/09/2016, 07:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy mengakui bahwa calon gubernur yang diusungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, belum memiliki pengalaman di bidang birokrasi.

Kendati demikian, hal itu tidak menjadi alasan untuk tidak mencalonkan Agus sebagai DKI 1.

“Seorang yang baru yang bisa dikelola adalah harapan. Dan harapan Jakarta untuk rakyat itulah yang akan kami berikan kepada warga Jakarta,” ujar Rommy di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/9/2016) dini hari.

(Baca: Maju di Pilgub DKI Jakarta, Seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?)

Agus dipasangkan dengan Sylviana Murni di Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain diusung PPP, mereka juga didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Dengan modal 28 kursi, Insya Allah di putaran pertama kami akan membangun simpati warga Jakarta dengan struktur yang ada. Dan kami usahakan dengan apa yang kami punyai, seluruh mesin politik ini bisa bekerja bersama-sama untuk menang,” ujar dia.

Jauh sebelum mengusung pasangan itu, Rommy mengakui bahwa pihaknya telah berdiskusi panjang tentang apa yang menjadi visi dan misi Agus dengan tiga partai lainnya.

(Baca: Pilkada Jakarta Rasa Pilpres, "Turun Gunungnya" Mega, SBY, dan Prabowo)

Selain itu, empat partai yang tergabung di dalam Koalisi Cikeas pun telah memberikan pesan khusus kepada Agus-Sylvi.

“Kami titipkan untuk perbaikan Jakarta ke depan, bahwa Jakarta untuk rakyat bukan untuk konglomerat,” ucap dia.

Kompas TV Mengenal Agus Yudhoyono Cagub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com