Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Lokasi Bencana di Jabar, Mensos Beri Santunan untuk Keluarga Korban Tewas

Kompas.com - 21/09/2016, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa segera terbang ke lokasi banjir bandang dan longsor di Garut dan Sumedang, Jawa Barat, setelah menerima perintah Presiden Joko Widodo.

"Pertama, saya akan menyampaikan bantuan sosial kematian dari pemerintah untuk keluarga korban jiwa yang sudah teridentifikasi," ujar Khofifah di Kompleks Istana Presiden, Rabu (21/9/2016).

Berdasarkan data terakhir, korban jiwa di Garut mencapai 20 orang. Sementara korban jiwa di Sumedang mencapai tiga jiwa.

Besaran bantuan sosial kematian, menurut Khofifah, yakni sebesar Rp 15 juta per jiwa.

Selain itu, Khofifah akan menyambangi lokasi pengungsian. Khofifah akan mengecek langsung kebutuhan para pengungsi, apakah memenuhi atau tidak.

Kementerian Sosial berupaya untuk menutupi kebutuhan yang belum ada.

"Pokoknya jangan ada yang tidak terpenuhi. Utamanya adalah air bersih dan peralatan anak-anak," ujar Khofifah.

Mengenai banyaknya rumah warga yang rusak, Khofifah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Khofifah, tim Kementeria PU-Pera telah mengirim tim untuk mengidentifikasi berapa rumah yang mengalami kerusakan.

Khofifah belum mengetahui apa kebijakan pemerintah tentang rumah rusak itu. Ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Garut.

Banjir bandang menerjang Garut dan longsor terjadi di Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa malam.

(Baca juga: Korban Banjir Bandang di Garut Bertambah, 20 Orang Meninggal Dunia dan 14 Orang Hilang)

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, banjir bandang dan longsor itu dipicu hujan deras. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air sungai Cimanuk dan Cikamuri naik cepat.

"Ini menunjukkan kondisi hulu daerah aliran sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis," ujar Sutopo.

Kompas TV Banjir Bandang di Garut, 7 Sekolah Diliburkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com