Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus 2016 baru mencapai 29,42 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp 9,4 triliun.

Dari serapan tersebut BNPP mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan.

"Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," ujar Hadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Hadi menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yakni keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan, kata Hadi, sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal.

Selain itu menurutnya, alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan lokasi prioritas yang direalisasikan baru sebanyak 53 dari target 100 kecamatan. 

Itu ditengarai karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap kementerian dan lembaga dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara,” kata Hadi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengakui adanya permasalahan dalam implementasi program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) terkait penyerapan anggaran.

Salah satu penyebab, kata Wiranto, adalah belum tersedianya fasilitas penunjang yang ada saat ini.

"Tentu masih ada permasalahan karena membangun perbatasan itu cukup jauh dan fasilitas penunjang pembangunan yang ada saat ini belum maksimal. Itu yang sedang kami upayakan," ujar Wiranto.

"Tapi paling tidak sekarang ini kalau melihat konsep pemerintah untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran dan perbatasan itu sudah tepat karena dengan adanya jalan-jalan baru menuju daerah pinggiran maka akan melancarkan transportasi," tambahnya.

Wiranto menuturkan capaian serapan anggaran yang disampaikan dalam rapat tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata pembangunan di 187 kecamatan dari 41 kabupaten/kota yang menjadi sasaran prioritas.

Meskipun tidak menyangkal fakta pembangunan di beberapa daerah sangat sulit karena keterbatasan akses, ia mengungkapkan banyak wilayah yang pembangunannya sudah berjalan 70-90 persen.

“Setelah meninjau lapangan, khususnya di Sebatik, saya melihat pembangunan sampai Juli 2016 telah mencapai 100 persen. Di sana sudah dibangun pasokan air minum dan pembangkit listrik, serta jalan-jalan yang mengelilingi pulau yang tadinya hanya tanah sekarang sudah aspal,” kata Wiranto.