Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Partai Demokrat: Peningkatan Kepuasan Publik Tak Sejalan dengan Realita

Kompas.com - 14/09/2016, 06:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, hasil survei itu tidak sejalan dengan realita kinerja pemerintahan.

"Saya melihat bahwa persepsi publik tentang kinerja pemerintah tidak in line dengan fakta atau kondisi yang ada," ungkap Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2016).

Sejumlah persoalan yang terjadi di antaranya masih rentannya daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lamban, belum lagi ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran.

"Bisa dipastikan akan memengaruhi ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan rakyat," kata dia.

Persoalan lain juga terjadi di sektor hukum, yang dinilai masih terdapat tebang pilih penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Aparat terkesan lebih senang menangani kasus-kasus kecil daripada persoalan besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kepala daerah.

Selain itu, Didik juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap sejumlah keputusan yang telah dibuat.

Tanpa menyebut siapa penyelenggara negara yang dimaksud, menurut dia, tindakan itu berpotensi melanggar UU yang ada.

"Di sisi lain kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi momok bagi sebagian masyarakat akibat ketakutan mereka terhadap penguasa yang represif. Tentu ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita ke depan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, survei CSIS menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Pada Oktober tahun lalu, kepuasan publik hanya sebesar 50,6 persen.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Sementara, pada Agustus 2016, kepuasan publik naik menjadi 66,5 persen.

Terdapat empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com