Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Jenderal Bintang Empat Sekaligus Kepala BIN, Budi Gunawan Jangan Merasa Lebih Hebat dari Kapolri

Kompas.com - 11/09/2016, 12:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebenarnya tidak harus diisi oleh pejabat kepolisian berpangkat jenderal.

Terkait dengan kenaikan pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang berharap hal itu tidak menjadikan BIN merasa lebih tinggi daripada lembaga lainnya, termasuk Polri.

"Kepala BIN-nya kan jenderal, tetapi tidak kemudian menjadi hegemoni atau membawahi misalnya Polri. Jangan sampai karena diangkat bintang empat kemudian lembaga itu di atas daripada Kapolri, itu jangan sampai terjadi," ujar Bambang saat dihubungi, Minggu (11/9/2016).

(Baca: Bintang Empat di Pundak Budi Gunawan Memicu Matahari Kembar di Polri?)

Bambang mengatakan, kedudukan BIN dengan lembaga lain sejajar, meskipun dalam tugasnya BIN berperan sebagai koordinator dari divisi intelijen yang ada di bawah lembaga-lembaga lainnya.

"Karena BIN itu kan lembaga sendiri. BIN harus mengkoordinasikan intelijen-intelijen saja lho ya. Kan di polisi ada intelijen, kejaksaan ada intelijen, TNI juga ada intelijen, kepala BIN harus mampu mengkoordinasikan dari bagian bagian tadi, termasuk bea cukai, kemendagri, imigrasi, itu semua harus dikoordinasikan," kata dia.

Maka dari itu, kata Bambang, Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang baru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga dan institusi lainnya. Dalam memgemban tugas, tambah Bambang, pengabdian BIN dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

(Baca: Kata Budi Gunawan soal Kedekatannya dengan Megawati)

"Bukan untuk rezim atau partai," kata dia.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Gunawan sebagai kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Bersamaan hal itu, Jokowi juga menaikkan jabatan Budi Gunawan dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi.

Kompas TV JK Sebut Komjen Budi Mampu Pahami Situasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com