Pembahasan PKPU soal Terpidana Percobaan Alot, DPR Undang Pakar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Pembahasan poin mengenai keikutsertaan terpidana percobaan dalam Pilkada masih alot meski sudah hampir mencapai titik kesepakatan.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, untuk sementara diputuskan bahwa terpidana percobaan diperbolehkan mengikuti Pilkada.

Namun, hal tersebut masih belum disepakati.

Oleh karena itu, Komisi II turut mengundang dua pakar hukum, yaitu Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dan mantan Hakim Konstitusi Ahmad Syarifuddin Natabaya.

"Akan kami dalami dengan pakar hukum. Yang penting harus ada keadilan," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sementara itu, Mudzakir berpendapat, pada prinsipnya penjatuhan pidana harus lewat putusan pengadilan.

Rumusan mengenai terpidana tambahan harus direnungkan kembali atas dasar beberapa hal.

Menurut dia, dalam hukum pidana, seorang terpidana untuk tindak pidana ringan masih memiliki hak politik penuh kecuali dicabut oleh putusan hakim.

Adapun, terpidana yang tidak lagi memiliki hak politik adalah terpidana negara yang sudah masuk kategori berat.

"Kalau itu masuk, berarti semua apapun yang diputus pengadilan harus dimasukkan. Sekecil apapun. Seperti pelanggaran lalu lintas," ujar Mudzakir.

Hingga berita ini diturunkan, pembahasan masih berlangsung.

Sebelumnya, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, KPU menolak pemberian kesempatan untuk terpidana hukuman percobaan yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Juri, pengubahan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2016 agar terpidana hukuman percobaan mendapat kesempatan mengikuti Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kalau pandangan kami, tidak boleh calon kepala daerah sedang sebagai terpidana. Karena ini bertentangan dengan UU," ujar Juri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Meski demikian, Juri menyatakan, KPU tidak punya kedudukan untuk menolak kesepakatan KPU dengan Komisi II DPR.

KPU akan mengikuti putusan rapat dengan DPR.

"Kalau DPR punya pandangan lain, KPU tidak punya kedudukan menolaknya. Itu sikap kami. Kami pahami bahwa KPU harus tunduk dan mengikuti putusan rapat," kata dia.